Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Belum Sepakati Aziz Syamsuddin Gantikan Setya Novanto

Kompas.com - 11/12/2017, 16:31 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Musyawarah Nasional Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan menunda pembahasan proses pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Nama Politisi Partai Golkar Aziz Syamsuddin sebelumnya ditunjuk Setya Novanto untuk menjadi Ketua DPR.

"Disepakati dalam Bamus untuk menunda pergantian (Ketua DPR). Namun, surat tersebut tetap dibacakan dalam rapat paripurna," ujar Aziz usai rapat Bamus di Kompleks Parlemen, Senin (11/12/2017).

Baca juga : Siapa Aziz Syamsuddin, Calon Ketua DPR Usulan Novanto?

Aziz turut diundang dalam rapat itu meski bukan pengurus fraksi. Aziz diundang lantaran namanya disebut Novanto sebagai penggantinya.

Rapay Bamus itu dilakukan sebelum sidang paripurna dimulai sore ini. Seluruh fraksi mengirimkan wakilnya. Namun, seluruh fraksi sepakat untuk tidak membahas pengganti Novanto kali ini.

Aziz mengungkapkan alasan fraksi-fraksi itu tak mau membuat kegaduhan baru.

"Gaduh dalam arti kata ada perbedaan internal (Golkar), makanya agar tidak meluas disepakati dalam bemus untuk menunda," ucap Aziz. 

Baca juga : Jurus Mundur ala Setya Novanto...

Sebelumnya Setya Novanto mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Fraksi Golkar dan pimpinan parlemen sebagai Ketua DPR.

Dalam surat tersebut, ia juga menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya. Namun surat tersebut hanya ditandatangani oleh Ketua Fraksi Golkar, tanpa sekretaris fraksi.

Penunjukan tersebut dilakukan tanpa adanya rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.

Kompas TV Dan Senin (11/12) siang, bila tak ada yang menghalangi, Aziz akan memimpin sidang paripurna penutup masa sidang tahun 2017.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com