Fredrich Yunadi Yakin KPK Akan Kalah 2-0 Melawan Setya Novanto - Kompas.com

Fredrich Yunadi Yakin KPK Akan Kalah 2-0 Melawan Setya Novanto

Kompas.com - 04/12/2017, 20:38 WIB
Kuasa hukum tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto, Fredrich Yunadi saat ditemui usai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Memotret Kinerja KPK di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2017).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Kuasa hukum tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto, Fredrich Yunadi saat ditemui usai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Memotret Kinerja KPK di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto, Fredrich Yunadi, yakin kliennya akan menang dalam sidang praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut Fredrich, ketidakhadiran pihak KPK dalam sidang perdana yang digelar Kamis (30/7/2017) lalu menunjukkan bahwa lembaga antirasuah itu tidak siap karena tak memiliki bukti-bukti yang kuat.

"Faktanya mereka itu takut. Ini seperti ada permainan dan tidak siap. Saya yakin mereka (KPK) akan kalah 2-0," ujar Fredrich dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2017).

Di sisi lain, lanjut Fredrich, KPK juga tidak menjalankan perintah pengadilan dalam putusan praperadilan pertama yang diajukan pihak Novanto.

(Baca juga: KPK Pastikan Pelimpahan Berkas Novanto Sebelum Putusan Praperadilan)

Dalam praperadilan sebelumnya, Novanto memenangkan gugatan itu dan status tersangkanya dibatalkan. Selain membatalkan status tersangka, kata Fredrich, pengadilan memerintahkan KPK menghentikan proses penyidikan.

Namun, Fredrich mengaku dirinya belum menerima surat perintah penghentian penyidikan dari KPK.

"Putusan pertama saja mereka tidak menjalankan soal surat perintah penghentian penyidikan. Jelas itu melecehkan hak klien kami," kata Fredrich.

Novanto mengajukan gugatan praperadilan kedua pada 15 November 2017 lalu pasca-ditetapkan kembali menjadi tersangka kasus e-KTP.

Ia pernah berhadapan dengan KPK di praperadilan sebelumnya dan memenangkan gugatan itu. Status tersangkanya dibatalkan.

(Baca juga: KPK Siap Hadiri Sidang Praperadilan Mendatang Melawan Setya Novanto)

KPK kemudian kembali menetapkan Novanto menjadi tersangka pada kasus yang sama. Dalam kasus e-KTP, KPK menduga Novanto bersama sejumlah pihak menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Adapun sejumlah pihak itu antara lain Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, dua mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.

Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Bersama sejumlah pihak tersebut, Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun, dari nilai paket Rp 5,9 triliun.

Ketua Umum Partai Golkar itu disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Kompas TV KPK Tak Hadir, Sidang Praperadilan Setya Novanto Ditunda


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorBayu Galih
Komentar

Terkini Lainnya

Pengguna Narkoba Diimbau Lapor Polisi untuk Direhabilitasi

Pengguna Narkoba Diimbau Lapor Polisi untuk Direhabilitasi

Megapolitan
Kasus Suap Bupati Halmahera Timur, KPK Periksa Tiga Saksi

Kasus Suap Bupati Halmahera Timur, KPK Periksa Tiga Saksi

Nasional
Perjuangan Ibu Kendarai Motor Sambil Gendong Bayi 9 Bulan untuk Urus KJP ke Kantor Wali Kota Jaksel

Perjuangan Ibu Kendarai Motor Sambil Gendong Bayi 9 Bulan untuk Urus KJP ke Kantor Wali Kota Jaksel

Megapolitan
Hanura Jagokan Wiranto, PKB Tetap Ajukan Cak Imin Jadi Pendamping Jokowi di 2019

Hanura Jagokan Wiranto, PKB Tetap Ajukan Cak Imin Jadi Pendamping Jokowi di 2019

Nasional
Di Rakernas, PDI-P Bahas 5 Strategi Pemenangan Partai

Di Rakernas, PDI-P Bahas 5 Strategi Pemenangan Partai

Nasional
Ketua Fraksi PDI-P: Penutupan Jalan Jatibaru Kebijakan 'One Man Show'

Ketua Fraksi PDI-P: Penutupan Jalan Jatibaru Kebijakan "One Man Show"

Megapolitan
Trump dan Asosiasi Senapan AS Desak Warga Beli Senjata Api

Trump dan Asosiasi Senapan AS Desak Warga Beli Senjata Api

Internasional
Mengingat 10 Bulan Perjalanan Kasus Penyerangan Novel Baswedan

Mengingat 10 Bulan Perjalanan Kasus Penyerangan Novel Baswedan

Megapolitan
Makna Motif Air Mengalir pada Dinding Underpass di Lebak Bulus

Makna Motif Air Mengalir pada Dinding Underpass di Lebak Bulus

Megapolitan
Golkar Akui Butuh Waktu untuk Alihkan Dukungan Konstituen dari Prabowo kepada Jokowi

Golkar Akui Butuh Waktu untuk Alihkan Dukungan Konstituen dari Prabowo kepada Jokowi

Nasional
Diduga Gangguan Jiwa, Emak yang Gigit Polisi Dititipkan di Rumah Sakit

Diduga Gangguan Jiwa, Emak yang Gigit Polisi Dititipkan di Rumah Sakit

Regional
Golkar Optimistis Basis Pemilih Prabowo Akan Memilih Jokowi di 2019

Golkar Optimistis Basis Pemilih Prabowo Akan Memilih Jokowi di 2019

Nasional
Menengok Cantiknya 'Underpass' di Perempatan Lebak Bulus

Menengok Cantiknya "Underpass" di Perempatan Lebak Bulus

Megapolitan
'Pisang Seribu' di Sawangan Kerap Ditawar dengan Harga Ratusan Ribu

"Pisang Seribu" di Sawangan Kerap Ditawar dengan Harga Ratusan Ribu

Megapolitan
AS Bakal Berikan Paket Sanksi Baru ke Korea Utara

AS Bakal Berikan Paket Sanksi Baru ke Korea Utara

Internasional

Close Ads X