Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Ketum Baru Golkar Harus Bersih, Tak Punya 'Track Record' Korupsi"

Kompas.com - 28/11/2017, 07:22 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Partai Golkar harus segera memilih pemimpin baru setelah Setya Novanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut dia, ketua umum baru Golkar harus memiliki rekam jejak yang bersih.

"Figur yang harus tampil adalah figur yang betul-betul punya integritas, bersih, tidak punya track record korupsi," kata Agus dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/11/2017).

Baca juga: Nurdin Halid Harap Novanto Legawa Lepas Jabatan Ketum Golkar

Selain itu, Agus juga berharap ketua umum baru Golkar memiliki ide dan gagasan untuk kemajuan partai.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Agus Gumiwang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Agus Gumiwang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2017).
Sosok tersebut harus menjadi titik temu berbagai kepentingan atau faksi dalam Partai Golkar.

Agus menilai, Koordinator bidang Ekonomi DPP Partai Airlangga Hartarto adalah figur yang yang tepat mewakili kriteria tersebut.

Menteri Perindustrian itu dianggap mampu menjadi nahkoda baru Partai Golkar karena memiliki kapasitas dan akseptabilitas yang tinggi, baik di dalam partai maupun di luar Golkar.

Baca juga: Nurdin: Munaslub Golkar Tetap Digelar jika Novanto Menang Praperadilan

"Saya percaya, untuk menjadikan Partai Golkar yang memperjuangkan kepentingan rakyat, dan dalam rangka mewujudkan perubahan dalam tubuh partai, maka Golkar perlu memberi mandat kepada orang seperti Airlangga Hartarto untuk memimpin Partai Golkar ke depan" ujar Agus.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR ini mendorong elit dan kader Golkar harus lebih peka dan sensitif terhadap situasi yang berkembang di masyarakat.

Kasus korupsi proyek e-KTP yang menjerat Setya Novanto dinilai sudah sampai pada tahap yang sangat membahayakan untuk masa depan partai Golkar.

Oleh karena itu, Golkar harus segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk memilih pemimpin baru pengganti Novanto.

"Kita sudah harus bergerak untuk menyelamatkan partai karena suara rakyat menghendaki perubahan di dalam tubuh Golkar", ujar Agus.

Kompas TV Sebagian besar saksi adalah politisi, anggota DPR dan pengurus Golkar.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com