Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Faksi, Golkar Disarankan Gelar Munaslub untuk Redam Gejolak

Kompas.com - 27/11/2017, 10:07 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR mengatakan, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) bisa menjadi jalan keluar bagi Partai Golkar yang saat ini tengah bergejolak setelah Ketua Umum Golkar Setya Novanto terjerat kasus dugaan korupsi.

Novanto kini mendekam sebagai tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Menurut saya Munaslub adalah salah satu solusi atau peta jalan yang paling efektif buat Golkar," ujar Hanta seusai merilis survei Poltracking Indonesia, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).

Ia mengatakan, di internal Golkar selalu muncul faksi-faksi. Kuatnya faksi-faksi tersebut tak akan berhenti kecuali dibuka suatu arena kompetisi baru. Munaslub menjadi salah satunya.

Baca: Nurdin: Munaslub Golkar Tetap Digelar jika Novanto Menang Praperadilan

Jika tidak, maka faksi-faksi tersebut akan saling melemahkan.

Hanta mengatakan, dengan adanya Munaslub, pertarungan antar-faksi tersebut dilembagakan dan tak terus bergejolak.

"Kalau tidak (dilakukan) akan seperti api dalam sekam," kata dia.

Hanta memprediksi, dinamika internal Golkar akan menjadi beban elektoral jika dibiarkan berlarut.

Beban tersebut tak hanya bagi Golkar, tetapi juga bagi Joko Widodo sebagai bakal calon presiden yang telah mendapatkan dukungan partai tersebut.

"Jadi kalau Munaslub maka Golkar bisa mengirim sinyal kepada publik bahwa mereka punya komitmen perubahan," kata dia.

Hanta mengatakan, tak bisa dipungkiri bahwa penurunan elektabilitas Golkar salah satunya karena kasus yang mendera Setya Novanto. Meskipun, Golkar merupakan partai yang tak bergantung pada figur.

Baca: Survei Poltracking: Elektabilitas Gerindra Salip Golkar

Adapun, hasil survei Poltracking menunjukkan, elektabilitas Golkar sebesar 10,9 persen. Angka tersebut lebih kecil dari Partai Gerindra yang menyalip Golkar ke peringkat kedua, dengan 13,6 persen.

"Kalau kader Golkar terkena kasus mungkin publik pemafhumannya tinggi. Tapi ini simbol (partai). Ini memberi dampak secara elektoral, pasti," kata Hanta.

Halaman:


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com