Banyak Faksi, Golkar Disarankan Gelar Munaslub untuk Redam Gejolak

Novanto kini mendekam sebagai tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Menurut saya Munaslub adalah salah satu solusi atau peta jalan yang paling efektif buat Golkar," ujar Hanta seusai merilis survei Poltracking Indonesia, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).

Ia mengatakan, di internal Golkar selalu muncul faksi-faksi. Kuatnya faksi-faksi tersebut tak akan berhenti kecuali dibuka suatu arena kompetisi baru. Munaslub menjadi salah satunya.

Baca: Nurdin: Munaslub Golkar Tetap Digelar jika Novanto Menang Praperadilan

Jika tidak, maka faksi-faksi tersebut akan saling melemahkan.

Hanta mengatakan, dengan adanya Munaslub, pertarungan antar-faksi tersebut dilembagakan dan tak terus bergejolak.

"Kalau tidak (dilakukan) akan seperti api dalam sekam," kata dia.

Hanta memprediksi, dinamika internal Golkar akan menjadi beban elektoral jika dibiarkan berlarut.

Beban tersebut tak hanya bagi Golkar, tetapi juga bagi Joko Widodo sebagai bakal calon presiden yang telah mendapatkan dukungan partai tersebut.

"Jadi kalau Munaslub maka Golkar bisa mengirim sinyal kepada publik bahwa mereka punya komitmen perubahan," kata dia.

Hanta mengatakan, tak bisa dipungkiri bahwa penurunan elektabilitas Golkar salah satunya karena kasus yang mendera Setya Novanto. Meskipun, Golkar merupakan partai yang tak bergantung pada figur.

Baca: Survei Poltracking: Elektabilitas Gerindra Salip Golkar

Adapun, hasil survei Poltracking menunjukkan, elektabilitas Golkar sebesar 10,9 persen. Angka tersebut lebih kecil dari Partai Gerindra yang menyalip Golkar ke peringkat kedua, dengan 13,6 persen.

"Kalau kader Golkar terkena kasus mungkin publik pemafhumannya tinggi. Tapi ini simbol (partai). Ini memberi dampak secara elektoral, pasti," kata Hanta.

Menurut Hanta, Munaslub seharusnya segera dilaksanakan dan tidak perlu menunggu hasil praperadilan Novanto.

"Itu kan proses hukum. Justru memberi peluang kepada Pak Setya Novanto untuk menyelesaikan kasus hukumnya," ujar dia.

Rapat pleno Golkar, Selasa (21/11/2017), menetapkan Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar setelah Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski berstatus tahanan KPK, namun Golkar tetap mempertahankan Novanto sebagai ketua umum dan menunggu hasil praperadilan yang diajukan Novanto. Demikian pula dengan status Novanto sebagai Ketua DPR.

Namun, sejumlah pihak mendesak Golkar untuk segera melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dan memilih ketua umum baru.

Termasuk pada posisi Ketua DPR. Sejumlah fraksi berharap Novanto diganti atau bersedia mengundurkan diri.