JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen DPP Golkar Sarmuji mengatakan belum tahu ada 20 Dewan Pengurus Daerah (DPD) yang sepakat mendorong Musyawarah Nasional Luar Negeri (Munaslub).
Hingga hari ini kata dia, DPP belum menerima adanya usulan dari 20 DPD.
"Kami akan lihat apakah ada usulan 2/3 dari DPD provinsi karena sampai sekarang belum ada (usulan)," ujarnya di Jakarta, Sabtu (25/11/2017).
Sarmuji menuturkan, DPD tidak bisa begitu saja mengusulkan adanya Munaslub. Sebab ada syarat mininal yaitu 2/3 DPD harus setuju lantas usulan itu bisa disampaikan ke DPP.
(Baca juga : Pegang Teguh Setnovisme, Elektabilitas Golkar Terancam Rontok)
Ia mengatakan, bila usulan tidak memenuhi 2/3 DPD, maka DPP tidak akan memprosesnya usulan tersebut.
Meski begitu, tutur Sarmuji, DPP pasti akan meminta Setya Novanto mundur bila praperadilannya ditolak. Jika tidak mau mundur juga, maka kata Sarmuji, DPP akan menggelar rapat menyelengarakan Munaslub.
(Baca juga : Politisi Golkar Minta DPP Patuhi Pakta Integritas Partai)
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, 20 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar sudah sepakat mendorong adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Dorongan itu muncul seiring kondisi Partai Golkar yang terus menerus disorot publik lantaran ngotot mempertahankan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR.
"Iya tetapi saya tidak bisa sebutkan satu persatu," ujar Dedi di Kantor Para Syndicate, Jakarta, Jumat (24/11/2017).
Menurut Bupati Purwakarta itu, 20 DPD ingin melepaskan beban berat yang saat ini ada ditangan Golkar. Cara melepas beban itu kata dia yaitu dengan sepakat bermusyawarah menentukan kepemimpinan baru Partai Beringin tersebut.