Pegang Teguh "Setnovisme", Elektabilitas Golkar Terancam Rontok

Kompas.com - 25/11/2017, 14:31 WIB
Pengamat politik UIN Gun Gun Heryanto. KOMPAS.com/Abba GabrillinPengamat politik UIN Gun Gun Heryanto.
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis politik Gun Gun Heryanto menilai, elektabilitas Partai Golkar akan rontok bila terus menerus berkutat dengan persoalan ketua umumnya, Setya Novanto.

Hal itu berkaca kepada masalah Partai Beringin tersebut pada 2015 silam saat dirundung konflik internal. Dari Pilkada di 264 daerah, Golkar hanya menang di 54 daerah saja.

"Itu bisa menyebabkan rontoknya elektabilitas Partai Golkar terutama besok di Pilkada 2018 dan Pileg dan Pilpres 2019," ujarnya dalam dalam acara Talkshow Polemik Radio MNC Trijaya Network, Jakarta, Sabtu (25/11/2017).

(Baca juga : Politisi Golkar Minta DPP Patuhi Pakta Integritas Partai)


Saat ini kata Gun Gun, pengaruh Setya Novanto masih sangat kuat di Golkar. Hal itu terbukti dari hasil Sidang Pleno Golkar yang mengacu kepada surat yang dikirim oleh Setya Novanto dari balik jeruji tahanan.

Ada dua hal yang diputuskan dalan Rapat Pleno yaitu mempertahankan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar sampai hasil praperadilan, dan mempertahankan sebagai Ketua DPR.

Akibat pengaruh Setya Novanto yang masih kuat, Gun Gun menilai, Golkar sedang menghadapi tantangan komunikasi politik di internal. Sebab, konsolidasi internal partai lebih berwarna personal dibanding institusional.

(Baca juga : Pertahankan Setya Novanto, Golkar Terancam Ditinggal Rakyat)

 

Di sisi lain, Partai Beringin itu dihadapkan kepada tantangan eksternal yaitu kepercayaan publik.

Bila masalah Setya Novanto terus dipelihara, maka bukan hal aneh bila kepercayaan publik kepada Golkar ikut tergerus.

"Jadi (mengubah) kultur Partai memang harus menjadi agenda prioritas," kata Gun Gun.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sudah menjadi tersangka kasus korupsi KTP elektronik.

Novanto yang juga menjabat Ketua DPR itu kini menjadi tahanan KPK. Namun, Golkar tidak melakukan perubahan dengan tetap mempertahankan Novanto.

Partai Beringin itu hanya menunjuk pejabat pelaksana, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, untuk menjalankan tugas Novanto yang saat ini berada di tahanan.

 

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Nasional
Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X