Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dedi Mulyadi: Kalau Momentum Perubahan Tidak Diambil, Lewat Ini Golkar...

Kompas.com - 24/11/2017, 18:03 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi memandang kasus Setya Novanto adalah cobaan bagi Partai Golkar untuk berbenah diri.

Golkar, kata Bupati Purwakarta itu, harus mengambil momentum perubahan untuk menjawab kehendak publik. Pasalnya, persoalan Setya Novanto sudah menjadi perhatian publik secara luas.

"Hari ini rakyat memberikan kesempatan kepada elit Golkar apakah memilih kehendak kami (rakyat) atau kehendak masing-masing," ujarnya dalam acara diskusi di Kantor Para Syndicate, Jakarta, Jumat (24/11/2017).

"Kalau momentum ini (perubahan) tidak bisa kapitalisasi menjadi tindakan yang nyata di masyarakat, maka lewat ini Golkar," sambung dia.

Baca juga : Polisi Sebut CCTV yang Diperiksa Tak Jelas Gambarkan Kecelakaan Setya Novanto

Sebaliknya, tutur Dedi, Golkar akan mendapatkan dukungan publik bila memanfaatkan momentum masalah Setya Novanto dengan melakukan perubahan.

Kata dia, masalah yang ada di Golkar saat ini adalah masalah internal organisasi dan masalah beberapa orang yang tidak mau melepaskan beban akibat persoalan pribadinya.

"Saya minta sama beberapa orang ini untuk segera mengambil langkah politik untuk keselamatan organisasi dibanding manahan beban psikologi dan emosinya," kata Dedi.

Pria kelahiran Subang 11 April 1971 itu mengatakan, Golkar bukan milik gelintir elit tetapi milik publik. Oleh karena itu tutur dia, elit Golkar harus mendengar suara publik.

Kompas TV Simak perkembangan kasus hukum Setya Novanto bersama pengacaranya, Otto Hasibuan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com