Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kementerian PUPR Segera Keluarkan Rekomendasi untuk Gedung Baru DPR

Kompas.com - 22/11/2017, 14:28 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR sebentar lagi akan mengeluarkan rekomendasi terkait rencana pembangunan gedung baru DPR.

"Mudah mudahan satu-dua hari ini, minggu-minggu ini mudah-mudahan bisa dilaporkan ke saya," kata Basuki saat ditanya kapan rekomendasi akan dikeluarkan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Ia menambahkan, ada kajian yang telah dilakukan kementeriannya, yakni terkait keamanan, keselamatan, dan kenyamanan Gedung Nusantara I DPR.

Terkait kenyamanan, ia mengatakan, kementeriannya telah mengkaji perbandingan luas ruangan dengan junlah orang di gedung tersebut. Namun, saat ditanya hasilnya ia enggan menjawab.

(Baca juga: Menteri PUPR: DPR Enggak Harus Bangun Gedung Baru dari Nol)

Kajian tersebut, kata dia, merupakan bagian dari program kerja kementeriannya sehingga tidak membutuhkan anggaran yang baru.

"Untuk kenyamanan, sekarang satu anggota misalnya 10 meter persegi. Padahal butuhnya 20 meter persegi. Berarti dua ruangan jadi satu, direhab, kan bisa begitu. Sisanya mungkin bangun baru untuk kenyamanan, tergantung nanti," kata Basuki.

"Ya nanti rekomendasinya apakah membangun gedung baru ataukah (tidak), tapi yang lama ini kan pasti harus bisa dimanfaatkan juga, enggak mungkin ini dikosongin," ujar dia.

Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).KOMPAS/PRIYOMBODO Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebelumnya mengatakan, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR telah meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk meninjau ulang kondisi Gedung DPR.

Tinjauan dilakukan untuk memastikan kondisi gedung yang dikabarkan miring.

(Baca juga: Rencana Gedung Baru DPR, Sri Mulyani Ingatkan Prinsip Efisiensi)

Hasil tinjauan akan menjadi rekomendasi dari kelanjutan rencana pembangunan gedung baru DPR.

Taufik mengatakan, pada Rabu (23/8/2017) kemarin, Setjen DPR telah mengirim surat kepada Kementerian PUPR.

"Makanya sekarang pimpinan menyerahkan sepenuhnya kepada Kesekjenan bagaimana nasib tindak lanjutnya seperti apa," ujar Taufik, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).

Kompas TV Alokasi anggaran DPR dalam APBN masih tetap 5,7 triliun rupiah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com