Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Tunggu Kesediaan Kelompok Bersenjata di Papua untuk Dimediasi

Kompas.com - 17/11/2017, 16:27 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) siap memediasi TNI-Polri dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Tembagapura, Timika, Papua.

"Komnas HAM mengapresiasi itikad baik Kapolri yang meminta kami untuk memediasi atas masalah di Tembagapura, Papua. Kami memaknai permintaan itu sebagai itikad baik Kapolri menyelesaikan masalah secara persuasif dan tanpa kekerasan," ujar Komisioner Mediasi Komnas HAM Munafrizal Manan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2017).

(Baca juga : Polri dan TNI Berhasil Evakuasi 345 Sandera Kelompok Bersenjata di Papua)

 

Manan mengatakan, salah satu tugas pokok dan fungsi Komnas HAM adalah melakukan mediasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Komnas HAM pun melakukan mediasi secara independen, imparsial, netral dan obyektif.

Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan.Fabian Januarius Kuwado Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan.

 

Dalam konteks mediasi TNI-Polri dengan KKB di Papua, Manan melanjutkan bahwa ada prasyarat agar dapat terlaksana, yakni pihak-pihak yang bersengketa bersedia menyelesaikan persoalan melalui mediasi.

"Nah, Kapolri sudah menyatakan kesediaannya untuk mediasi. Pertanyaan kami, bagaimana dengan kelompok bersenjata?" ujar Manan.

(Baca juga : Jika Negosiasi Gagal, TNI-Polri Pakai Cara lain Bebaskan Sandera di Papua)

 

Perwakilan Komnas HAM di Papua, lanjut Manan, sudah mendapatkan akses komunikasi dengan pihak kelompok bersenjata. Namun, Komnas HAM belum mendapatkan komitmen eksplisit dari mereka mengenai kesediaan untuk mediasi.

Diberitakan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta Komnas HAM untuk ikut memediasi TNI-Polri dengan KKB di Papua.

"Saya berpikir juga mungkin teman-teman Komnas HAM bisa datang ke sana untuk melakukan mediasi," kata Tito di kantornya, Kamis (16/11/2017).

Dengan mediasi itu, Komnas HAM diharapkan menjadi mengerti dengan situasi riil di lapangan sehingga tidak menyalahkan tindakan-tindakan yang dilakukan aparat.

Kompas TV Mabes Polri memprioritaskan penyelamatan warga yang disandera di Mimika ,Papua tanpa kekerasan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com