Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penangkapan Novanto Semestinya Jadi Momentum DPR dan Golkar Berbenah

Kompas.com - 16/11/2017, 16:37 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) Lucius Karus mengatakan, baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Partai Golkar mestinya menjadikan upaya penangkapan Setya Novanto sebagai momentum memulai pembenahan.

Sebab jika tidak, maka kepercayaan publik terhadap DPR dan Golkar akan makin tergerus.

"Baik DPR maupun Golkar harus mulai dengan cepat berbenah dengan pertama-tama memastikan pergantian kursi Novanto," kata Lucius kepada Kompas.com, Kamis (16/11/2017).

(Baca juga : Jokowi Tidak Instruksikan Polisi untuk Buru dan Tangkap Setya Novanto)

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/4/2017). KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/4/2017).

Menurutnya masih ada waktu untuk membuktikan kepada publik bahwa kekuatan lembaga atau organisasi seperti DPR dan Golkar tidak tergantung penuh pada orang tertentu.

Sistem harus berjalan untuk mengembalikan kepercayaan publik yang mungkin saja sudah nyaris hilang akibat laku Novanto.

(Baca juga : Hadiah Rp 10 Juta bagi Pemberi Info Keberadaan Novanto)

"Figur yang harus mulai dipikirkan tentu saja harus berbanding terbalik dari Novanto. Dia harus menjadi gambar yang berlawanan dari sosok Novanto," kata Lucius.

 

Diusulkan Dinonaktifkan

Hal senada juga disampaikan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD. Menurut Mahfud, DPR harus bersikap tegas terkait kasus yang menyerat Ketua DPR Setya Novanto.

"Kalau pelanggaran hukum dan darurat, menurut saya, DPR segera tentukan sikap secara institusi, untuk menonaktifkan Setya Novanto sampai waktu yang tidak ditentukan," ujar Mahfud, di Jakarta, Kamis.

(Baca juga : Mahfud MD Sarankan DPR Segera Non-aktifkan Setya Novanto)

Seperti diketahui, Novanto menghilang saat tim KPK mendatangi kediamannya untuk melakukan penjemputan paksa.

Langkah ini dilakukan KPK karena Novanto tak kooperatif dan berulang kali tak memenuhi panggilan pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Saat ini berbagai upaya pencarian terus dilakukan. Tidak hanya oleh KPK, sejumlah kelompok sipil bahkan menggelar sayembara. Bagi yang bisa mengetahui keberadaan Novanto, akan diberikan hadiah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com