Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Akbar Tandjung, Idrus Sebut Elektabilitas Golkar Naik

Kompas.com - 15/11/2017, 17:57 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham membantah pernyataan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung yang mengatakan bahwa hasil survei elektabilitas Golkar kian menurun.

Hal itu diungkapkan Akbar menyusul status hukum Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto yang kini berstatus tersangka untuk kedua kalinya pada kasus korupsi proyek e-KTP.

"Mungkin Pak Akbar belum mendapatkan informasi ada hasil survei yang baru saja dilaksanakan, tetapi belum dirilis," kata Idrus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2017).

(Baca juga : Akbar Tanjung Khawatir Golkar Kiamat Gara-gara Novanto)

Ketua DPR Setya Novanto (kedua dari kanan) meninggalkan ruang persidangan usai bersaksi di persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). Hari ini, Novanto hadir menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi NarogongKOMPAS.com/Andreas Lukas Altobeli Ketua DPR Setya Novanto (kedua dari kanan) meninggalkan ruang persidangan usai bersaksi di persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). Hari ini, Novanto hadir menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong
Idrus menambahkan, berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), Golkar masih menempati posisi kedua dengan 13,8 persen.

Angka tersebut, menurut dia, justru naik dari elektabilitas sebelumnya yang berkisar 11 persen.

"Tapi ternyata berdasarkan hasil survei itu sudah naik. Kalau tidak salah 13,8 persen. Bulatkan katakanlah 14," tuturnya.

(Baca juga : Fahri Hamzah Nilai Sikap Novanto Sebagai Pembalasan bagi KPK)

Namun, menurut dia, sah saja jika Akbar sebagai politisi senior Partai Golkar mengkhawatirkan kondisi partai.

Termasuk kekhawatiran Akbar bahwa Golkar bisa kiamat jika elektabilitasnya terus menerus turun.

Namun, kekhawatiran itu, menurut dia, tidak selamanya sesuai dengan fakta yang ada.

"Enggak lah, masa kiamat," kata Idrus.

(Baca juga : Surat Novanto, dari Buatan Istri, Setjen DPR, hingga Pengacara)

Akbar Tanjung sebelumnya mengkhawatirkan keberlangsungan partainya setelah Novanto kembali ditetapkan sebagai tersangka untuk kedua kalinya.

"Bukan saja prihatin, sedih, tapi juga sangat khawatir," kata Akbar saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Akbar menambahkan, situasi Golkar saat ini menunjukkan tren penurunan perolehan suara. Menurut dia, suara Golkar sempat menyentuh 7 persen dan terus menurun.

Tren penurunan inilah yang membuat Akbar khawatir. Adapun ambang batas parlemen pada undang-undang pemilu adalah 4 persen.

"Kalau di bawah 4 persen boleh dikatakan, ya dalam bahasa saya, bisa terjadi kiamat di Partai Golkar ini," tuturnya.

Kompas TV Pembukaan masa sidang kedua DPR RI berlangsung Rabu (15/11) siang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com