PAN Kaji Permintaan Amien Rais agar Keluar Koalisi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan, partainya bakal mengkaji pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang menghendaki partainya keluar dari koalisi pemerintah.

"Selaku pendiri partai dan Ketua Dewan Kehormatan, tentu pernyataan Pak Amien akan kami kaji dan renungkan secara mendalam," kata Eddy melalui pesan singkat, Jumat (3/11/2017).

Eddy menambahkan, jika diperlukan, partainya akan menggelar rapat di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait pernyataan Amien tersebut.

Namun demikian, ia menegaskan PAN saat ini konsisten mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kala hingga tahun 2019.

(Baca juga : Menurut Amien Rais, PAN Sebaiknya Keluar dari Koalisi Pemerintah)

KOMPAS.com/ MOH NADLIR Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno masih enggan mengungkapkan apakah partainya akan mendukung Joko Widodo dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Jakarta, Jumat (13/10/2017).

Ia meminta publik tak menghakimi PAN berseberangan dengan pemerintah.

"Kami adalah mitra yang loyal dan berkomitmen namun juga kritis dan obyektif dalam menyampaikan pandangan kami," lanjut dia.

Amien sebelumnya tak mempermasalahkan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyebut partainya tidak etis karena tidak mendukung pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Ormas.

(Baca juga : Asman Abnur Pilih Kerja daripada Komunikasi dengan Amien Rais)

Ia bahkan menilai pernyataan Kalla sudah sesuai dengan konteks politik sehingga menjadi alasan yang kuat bagi PAN untuk hengkang dari koalisi.

"Yang Betul Pak JK (Jusuf Kalla) sebaiknya PAN keluar, karena akan jadi beban sejarah," kata Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/11/2017).

PAN menjadi satu-satunya partai politik pendukung pemerintah yang menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

(Baca juga : Jusuf Kalla Sebut Sikap PAN Tak Etis Tolak Perppu Ormas)

PAN menganggap Perppu Ormas bertentangan dengan asas negara hukum karena menghapus proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut, sikap PAN itu tak etis dilakukan. Sebab, partai politik berlambang matahari itu adalah bagian dari koalisi pemerintah.

"Tentu kurang etis, tapi itu hak demokrasi masing-masing," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (31/10/2017).