Zulkifli Bantah Elektabilitas PAN Stagnan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membantah bila elektabilitas partainya disebut stagnan.

Ia mengatakan, saat ini elektabilitas PAN justru merangkak naik meskipun perlahan.

"Tapi kan kami enggak stagnan. Kami surveinya kecil dari 1 persen, 1,8 persen. Kalau SMRC survei PAN memang kecil terus. Karena kami kan di daerah (besarnya). Di Pulau Jawa kan PAN tidak begitu besar. Jadi di survei memang kecil," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/10/2017).

(baca: Survei SMRC: Elektabilitas Parpol Pendukung Jokowi Stagnan, kecuali PDI-P)

Ia mengatakan, saat ini elektabilitas PAN berada di angka 3,6 persen. Menurut dia, angka tersebut tidak terlalu kecil jika muncul dua tahun sebelum pemilu digelar.

Menurut dia, partainya tetap akan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla hingga 2019 nanti.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan, elektabilitas partainya tak bergantung pada dukungan PAN terhadap Presiden Jokowi.

Terlebih, PAN baru memutuskan mendukung Jokowi di tengah jalannya roda pemerintahan.

(baca: Meski Kalah di Survei, Gerindra Yakin Prabowo Akan Ungguli Jokowi di Pemilu 2019)

Ia mengatakan, elektabilitas PAN akan bergantung pada tema besar yang diangkat pada pemilu 2019 nanti.

"Selain daripada itu, elektabilitas Pak Zulkifli Hasan selaku calon pimpinan nasional dari PAN juga akan memengaruhi posisi dan keberuntungan PAN di pemilu 2019," tutur Eddy.

Survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menunjukkan, elektabilitas partai-partai politik pendukung Presiden Joko Widodo cenderung stagnan, kecuali PDI Perjuangan.

Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan mengungkapkan, jika dibandingkan Pemilu 2014, semua parpol pendukung Jokowi kecuali PDI Perjuangan elektabilitasnya cenderung stagnan.

"Misal Golkar dapat 14 persen, sekarang pada posisi 11,4 persen. Tapi PDI Perjuangan satu-satunya parpol yang kecenderungan suaranya menguat dan terlihat di trennya," kata dia.

Djayadi berasumsi, hal itu terjadi karena parpol utama pendukung Jokowi adalah PDI Perjuangan. Alhasil hanya partai ini yang terkatrol karena efek Jokowi.