Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Temukan 36.000 Nama Ganda Keanggotaan Parpol

Kompas.com - 27/10/2017, 21:30 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menemukan adanya nama ganda pada keanggotaan partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2019.

Jumlahnya mencapai 36.000 nama. Temuan tersebut diperoleh pada tahapan penelitian administrasi.

Sebanyak 14 parpol dinyatakan memenuhi kelengkapan dokumen dan masuk tahapan penelitian administrasi.

Partai-partai itu adalah Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), PDIP, Hanura, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gerindra, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Berkarya, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Garuda.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, temuan sementara pada tahapan penelitian administrasi ini, KPU menemukan kegandaan anggota 36.000 nama.

Baca: KPU Tak Ingin Partisipasi Politik Masyarakat Sekadar Mobilisasi Partai

Namun, ia tidak merinci pada partai mana ditemukan ganda keanggotaan.

Yang pasti, kegandaan terjadi baik di internal parpol maupun antar-parpol. Kegandaan di internal parpol menunjukkan bahwa ada data anggota yang sama dalam satu parpol.

Sementara, kegandaan antar-parpol berarti ada data anggota yang sama pada lebih dari satu parpol.

"Biasanya kegandaan anggota terjadi karena proses pencarian KTP tidak melalui cara yang benar," kata Arief, di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Jumat (27/10/2017).

Jika rekrutmen anggota parpol dilakukan secara benar, maka calon anggota parpol akan mengisi formulir yang berisikan visi-misi parpol.

"Tetapi kan ada misalnya (namanya) dicatut," ujar Arief.

Selain itu, kegandaan anggota parpol juga bisa terjadi karena sistem pengkaderan parpol tidak berjalan. Seharusnya, anggota parpol direkrut dan dididik serta dipersiapkan untuk menjadi penerus.

"Bukan hanya ketika mau mendaftar pemilu, lalu mencari anggota," kata dia.

Kompas TV Tahun politik 2019 yang semakin dekat, mengubah arah struktur belanja negara pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com