Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Berly Martawardaya
Dosen

Dosen Magister Kebijakan & Perencanaan Kebijakan Publik (MPKP) di FEB-UI, Ekonom INDEF dan Ketua PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)

Menunggu "Stars Recruit" di Reshuffle Kabinet Jilid 3

Kompas.com - 27/10/2017, 11:56 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnu Nugroho

Pemerintah Jokowi-JK baru melewati titik tiga tahun sejak dilantik. Berarti enam puluh persen dari masa jabatan telah dilewati dan tinggal empat puluh persen lagi. Ibarat lari marathon, maka garis finish semakin dekat.

Pada sisi lain, banyak tantangan yang masih perlu diatasi. Tingkat kemiskinan hanya berkurang 0,32 % dari 10,96 % di September 2014 menjadi 10,64 % sampai Maret 2017 padahal target pada akhir masa jabatan di RPJMN 2015-2019 adalah 7-8 %.

Paling tidak, masih 2,64 % dari penduduk Indonesia yang perlu didorong keluar dari garis kemiskinan sampai 2019.

Baca juga : Angka Kemiskinan di Jawa Tengah Turun

Kinerja pengentasan kemiskinan Jokowi lebih rendah dibanding masa kepemimpinan SBY periode kedua yang pada tahun ketiga pemerintahan berhasil mengurangi kemiskinan sebesar 1,38 %.

Untuk adilnya, perlu diakui bahwa harga komoditas sedang tingi di awal periode kedua SBY yang mendorong eskpor dan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi sudah mulai meningkat menjadi 5,01 % setelah bottoming di kuartal 2 tahun 2015 dengan pertumbuhan 4,67 %. Pertumbuhan konsumsi dan masyarakat juga masih di bawah tingkat pertumbuhan nasional padahal biasanya konsumsi adalah motor pertumbuhan ekonomi.

Peluang di "Reshuffle"

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat berada di Kompasianival 2017, di Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (21/10/2017).Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Menteri Keuangan Sri Mulyani saat berada di Kompasianival 2017, di Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (21/10/2017).
Untuk melakukan sprint dalam sisa masa jabatan yang tinggal dua tahun, maka tidak ada jalan lain bagi pemerintahan Jokowi-JK selain konsolidasi, penajaman fokus dan evaluasi tim inti.

Berkaca pada reshuffle sebelumnya, maka sulit disangkal bahwa kebijakan ekonomi makro mengalami perbaikan nyata dengan masuknya Sri Mulyani dan Darmin Nasution.

Baca juga : Istana: Reshuffle Hanya Presiden dan Wapres yang Tahu

Pemberitaan terhadap dua stars recruit ini juga menutupi liputan pergeseran menteri yang yang secara real-politik mencerminkan perubahan komposisi partai pendukung pemerintah.

Memberhentikan pejabat level menteri tidaklah mudah mengingat menteri biasanya memiliki dukungan di suatu kelompok masyarakat atau media massa. Bila salah langkah, menteri yang diberhentikan justru bisa menjadi saingan berat di pilpres berikut.

Ruang gerak Presiden paling luas apabila seorang menteri mengundurkan diri karena alasan kesehatan atau pribadi. Khofifah Indarwati (Menteri Sosial) sudah beberapa kali secara eksplisit menyatakan keinginannya untuk mundur demi bertarung lagi di pilgub Jatim.

Baca juga : Ditanya Isu Reshuffle, Khofifah Jawab: Gilaaa...

Dok Kemenkop -Menteri Koperasi UKM AAGN Puspayoga saat acara Festival Budaya dan Ekonomi Kreatif Universitas Airlangga (Unair) 2016 di Grand City, Surabaya, Selasa (1/11/2016).Pramdia Arhando Julianto Dok Kemenkop -Menteri Koperasi UKM AAGN Puspayoga saat acara Festival Budaya dan Ekonomi Kreatif Universitas Airlangga (Unair) 2016 di Grand City, Surabaya, Selasa (1/11/2016).
Banyak pula beredar bahwa A.A.G Puspayoga (Menkop UKM) menyimpan rasa penasaran terhadap kursi Gubernur Bali yang belum berhasil dimenangkannya di pilgub 2013 lalu.

Reshuffle kedua, publik menyaksikan Jokowi memberhentikan dua menterinya yang kerap gaduh berpolemik di publik dan media massa.

Kali ini menteri yang menimbulkan adalah Menteri Pertanian dan Jaksa Agung. Menteri Pertanian dengan tuduhannnya bahwa sebuah perusahaan merugikan negara ratusan triliuan, melebihi pendapatan dari Freeport, yang juga menimbulkan keresahan di penjual beras dengan penetapan harga eceran.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com