Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar: Kalau Survei Ridwan Kamil Tertinggi, Kami Bisa Dukung Dia

Kompas.com - 25/10/2017, 16:46 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar berpeluang mendukung Ridwan Kamil pada Pilkada Jawa Barat 2018.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar Robert J Kardinal mengatakan, partainya akan mengambil keputusan pada pekan ini.

"Mudah-mudahan (dukungan) dalam minggu ini bisa," ujar Robert, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Robert menegaskan, Golkar mempertimbangkan elektabilitas bakal calon yang terukur melalui survei.

Alasannya, seorang gubernur dipilih oleh rakyat sehingga perlu ditanyakan kepada rakyat figur yang mereka kehendaki. 

Baca: Ridwan Kamil: Soal Golkar, Masih Gosip

"Kalau memang Ridwan Kamil tertinggi, Golkar bisa mendukung Ridwan Kamil," kata Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR itu.

Selain Ridwan Kamil, nama kader internal Golkar yang kini menjabat Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi juga muncul sebagai bakal calon Gubernur Jawa Barat.

Robert mengatakan, tak menutup kemungkinan partainya memilih Ridwan Kamil daripada Dedi jika hasil survei menunjukkan perbedaan yang jauh. 

"Kalau bedanya cuma satu-dua persen, kami pilih kader," kata dia.

Baca juga: Didukung PPP, Ridwan Kamil Mengaku Tak Galau Lagi

Saat ini, Ridwan Kamil telah memiliki cukup kursi untuk maju sebagai bakal calon Gubernur Jabar.

Tiga partai telah mendeklarasikan dukungan untuknya, yakni Partai Nasdem (5 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (7 kursi) dan Partai Persatuan Pembangunan (9 kursi).

Kompas TV Nasdem Usung Ridwan Kamil, Partai Lain? (Bag. 3)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com