Salin Artikel

Jika Daerah Mau Bangun Infrastruktur, Jokowi Tawarkan "PT Sri Mulyani"

Ia  mengatakan, pemerintah  provinsi, kabupaten atau wali kota yang ingin menggencarkan proyek pembangunan infrastruktur tetapi tidak memiliki anggaran, dapat meminjam ke PT SMI.

"Kalau misalnya mau membangun pasar, rumah sakit, jalan, bisa minjam ke PT SMI," ujar Jokowi, saat pidato pertemuan dengan gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia, di Istana Negara, Selasa (24/10/2017).

Jokowi sempat berkelakar soal kepanjangan PT SMI itu.

"PT SMI itu, Sri  Mulyani Indarwati," ujar Jokowi, disambut tawa para kepala daerah.

"Bukan. PT SMI itu PT Sarana Multi Infrastruktur yang memang miliknya Ibu Sri Mulyani Indarwati. Ini namanya mirip-mirip sih," lanjut dia.

Baca: Diminta Jangan Hanya Jadi Panglima Infrastruktur, Ini Jawaban Jokowi

PT SMI diketahui merupakan BUMN Kementerian Keuangan yang bergerak di sektor  pembiayaan infrastruktur dan membantu persiapan proyek infrastruktur.

Sektor-sektor yang dapat dibiayai oleh PT SMI, antara lain jalan tol, jembatan, transportasi, minyak dan gas, telekomunikasi, pengolahan limbah, irigasi, air minum, infrastruktur sosial hingga rolling stock kereta api.

Jokowi mengatakan, bunga pengembalian pinjaman tergolong rendah, yakni 6,9 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan bunga di bank.

"Ya kalau dibandingkan pinjem ke bank berapa?" ujar Jokowi.

Kelebihannya, selain bisa memberikan pinjaman, PT SMI sekaligus melaksanakan pendampingan hingga proyek tersebut rampung. Artinya, proyek  yang dihasilkan  dipastikan  punya kualitas baik.

"Jadi ini adalah alternatif pembiayaan kalau Bapak Ibu Saudara sekalian memang belum kenal dengan PT SMI. Tinggal dicicil saja setiap bulan dengan APBD," ujar Jokowi.


https://nasional.kompas.com/read/2017/10/24/17095611/jika-daerah-mau-bangun-infrastruktur-jokowi-tawarkan-pt-sri-mulyani

Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke