Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/10/2017, 20:56 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo yang tidak memberi peringatan kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Padahal, Jenderal Gatot dinilai sudah berkali-kali melakukan sejumlah manuver politik yang bisa jadi merugikan citra pemerintah.

"Meskipun sempat manuver ke sana ke mari, Pak Jokowi tak memecatnya sebagai Panglima TNI. Artinya, secara diam-diam Pak Jokowi menikmati manuver politik dari Panglima TNI," kata Burhanuddin dalam diskusi "Siapa Cawapres Jokowi?" yang digelar relawan Projo di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017).

Terakhir, pernyataan Gatot mengenai adanya institusi non militer yang membeli senjata menimbulkan polemik dan kegaduhan di publik.

Namun, menurut Burhan, berbagai manuver yang dilakukan Panglima TNI tersebut justru menguntungkan Jokowi.

(Baca juga: Politisi PKS Duga Manuver Politik Panglima Dapat Restu Presiden)

Secara langsung, Burhan melanjutkan, manuver yang dilakukan Gatot memang menaikkan elektabilitas Gatot untuk Pilpres 2019. Namun, secara tidak langsung, apabila Jokowi memutuskan menggandeng Gatot, maka elektabilitasnya juga akan ikut menanjak.

Burhan menilai, Gatot bisa menggerus elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, satu-satunya pesaing terberat Jokowi saat ini. Sebab, Gatot dan Prabowo sama-sama berlatar belakang militer dan sama-sama didukung basis pemilih Muslim.

"Mungkin Pak Jokowi sadar manuver itu menambah suara Pak Jokowi di 2019. Karena basis suara yang ditarik Gatot bukan dari basis yang sama yang dimiliki Pak Jokowi," kata Burhan.

Apalagi, Burhan menilai loyalitas Gatot kepada Jokowi saat ini tidak perlu diragukan. Dalam berbagai kesempatan, Gatot bahkan menyatakan bahwa atasannya adalah Jokowi, bukan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu atau Menteri koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

"Pak Gatot itu loyalitasnya hanya ke Pak Jokowi," ucap Burhan.

(Baca juga: "Gatot Nurmantyo Bisa Gerus Suara Prabowo jika Jadi Cawapres Jokowi")

Kompas TV Panglima TNI berpesan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh provokasi berkedok agama.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com