Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Tahun Politik, Jokowi Akan Undang Kepala Daerah se-Indonesia

Kompas.com - 18/10/2017, 22:35 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan segera mengumpulkan seluruh kepada daerah, baik gubernur, bupati/wali kota, menjelang bergulirnya tahun politik, yakni Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019.

Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo di gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Rabu (18/10/2017).

"Presiden akan kumpulkan gubenur, bupati/wali kota satu hari penuh untuk menjelaskan apa arah beliau supaya arah program pembangunan berjalan dengan baik," kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo, arahan Presiden jelas, yakni pemerintah daerah harus menyukseskan program pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sosial, sejak tahapan Pemilihan Presiden 2019 dimulai sampai pelantikan Presiden baru pada 2019.

"Secara politik, tinggal 10 bulan pengusulan calon presiden dan calon wakil presiden. Kerja pemerintah pusat dan daerah harus terlaksana dengan baik," kata Tjahjo.

"Program prioritas pemerintah pusat harus bisa dilaksanakan denhan berhasil di daerah. Termasuk program prioritas gubernur, bupati/wali kota harus berjalan dengan baik," ujar dia.

(Baca juga: Jelang Pilkada, Jokowi Ingatkan Kepala Daerah Tak Lupa Program Strategis)

Sampai saat ini kata Tjahjo, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah. Misalnya, soal pangan dan papan yang belum sepenuhnya tuntas.

"Urusan pangan dan papan belum sesuai, banyak anggota TNI belum punya rumah, garam, cabai sama masih impor," kata politisi PDI Perjuangan itu.

"Mudah-mudahan pembangunan tahunan selesai semua, percepatan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat," tutur dia.

Kompas TV SMRC: Menuju Pemilu 2019, Jokowi & PDI-P Teratas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com