Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daftar ke KPU, PBB Percaya Diri Lolos Pemilu 2019

Kompas.com - 17/10/2017, 00:09 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Bulan Bintang (PBB) mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2019. PBB menyerahkan semua dokumen persyaratan pendaftaran pemilu pada Senin (16/10/2017).

"PBB sudah serahkan seluruh dokumen yang disyaratkan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk pendaftaran Pemilu 2019 mendatang," ujar Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Senin malam (16/10/2017).

Yusril mengatakan, PBB telah diverifikasi pada Pemilu 2014 lalu. Karena itu, ia yakin partainya akan lolos Pemilu 2019 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Seluruh syarat yang diminta UU dan KPU sudah dipenuhi dan diserahkan. Tinggal cek saja. Tak perlu diverifikasi lagi," kata Yusril.

"Kami juga serahkan data lengkap DPC di 514 kabupaten/kota se-Indonesia, 100 persen. Kemudian data PAC 86 persen kecamatan di tanah air, yang diminta hanya 50 persen," ucapnya.

(Baca juga: Eggi Sudjana Daftarkan PPB ke KPU, Klaim sebagai Partai Paling Bersih)

Sampai saat ini, kata Yusril, kader partainya kurang lebih berjumlah 235.589 orang. Sedangkan, data pengurus perempuan PBB, di seluruh Indonesia mencapai 32,77 persen.

Yusril pun mengapresiasi Sipol KPU RI. Menurut dia, Sipol membuat partainya lebih tertib administrasi, baik data pengurus dan juga anggota.

"Sipol ini mendorong kami bergerak ke depan," kata Yusril.

Meski demikian, diakui juga oleh Yusril, ada kendala dalam proses input data di Sipol. Misalnya, seperti adanya pemahaman yang berbeda antara KPU RI dengan KPU Daerah.

"PKPU yang baru dikeluarkan pada 19 September lalu dan 2 Oktober kemarin dilaksanakan. Tidak cukup sosialisasi, antara KPU dan KPU daerah pemahamannya tak sama," kata dia.

"Sistem KPU juga down, bisa tiga sampai empat jam untuk sekali down. Maka mau tak mau kami harus menunggu cukup lama," tutur Yusril.

(Baca juga: Daftar Pemilu 2019, PKB Bawa 20 Staf untuk Bantu KPU Cek Dokumen)

Kompas TV Warga antusias berpartisipasi mengawal kelancaran pemilu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com