Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski Akui Daya Beli Turun, PKB Tetap Dukung Jokowi hingga 2019

Kompas.com - 12/10/2017, 19:07 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding mengakui bahwa saat ini terjadi penurunan daya beli di masyarakat.

Hal itu, kata Karding, terlihat dari sepinya pembelian properti dan produk elektronik di sejumlah pusat perbelanjaan.

"Saya punya teman bangun 20 rumah tapi dua tahun baru laku dua atau tiga. Biasanya belum selesai dibangun sudah habis," kata Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

"Pasar, mal, juga tidak terlalu seramai dahulu. Di Glodok juga banyak ruko tutup," ujar dia.

Namun, Karding menegaskan bahwa PKB tetap akan mendukung dan menyukseskan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla hingga berakhir pada 2019.

(Baca juga: Jokowi Tunjuk Lawan Politiknya Sengaja Ciptakan Isu Daya Beli Menurun)

Selain itu, Karding mengatakan, sejumlah infrastruktur yang dibangun Jokowi sangat bermanfaat bagi masyarakat meski belum bisa dinikmati sekarang.

Ia meyakini infrastruktur yang dibangun Jokowi akan terasa manfaatnya pada 10 hingga 15 tahun ke depan.

Saat ditanya apakah akan kembali mendukung Jokowi di Pemilu 2019, Karding menjawab hal itu akan dibahas PKB pada 2018.

Ia pun mengatakan, sanksi akan diberikan kepada pengurus PKB yang berkomentar berlebihan terkait pencapresan.

"Misalnya ada yang mengatakan PKB buka ruang sama Gatot (Nurmantyo), itu enggak benar. Dan teman-teman (pengurus PKB) yang suka melakukan pernyataan akan kami evaluasi dan akan kami tegur, diberi peringatan," tutur Karding.

"Jangan sampai isu soal pencalonan presiden ke sana, ke mari. Energi kita habis untuk itu lalu tidak ada, meninggalkan pekerjaan sesungguhnya. Yang dibutuhkan masyarakat ini bukan isu pilpres tapi pekerjaan agar kehidupan masyarakat lebih baik," tutur dia.

Sebelumnya, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih mendapatkan rapor merah di sejumlah sektor ekonomi.

Rapor merah ini berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 17-24 September 2017.

(Baca juga: Survei Indikator: Mayoritas Merasa Makin Sulit Beli Kebutuhan Pokok dan Cari Kerja)

Dalam hal membeli kebutuhan pokok, misalnya. Sebanyak 43 persen responden merasa semakin berat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari.

Hanya 18 persen yang menyatakan pemenuhan kebutuhan pokok semakin ringan dibanding tahun lalu.

Kompas TV Peluang Kandidat Capres Usai UU Pemilu Disahkan (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com