Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Demokrat Minta Jokowi Buktikan Daya Beli Masyarakat Tak Turun

Kompas.com - 04/10/2017, 11:08 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto, meminta Presiden Joko Widodo membuktikan bantahannya terhadap isu turunnya daya beli masyarakat.

Sebab, kata dia, indikator ekonomi saat ini memang menunjukan bahwa daya beli masyarakat rendah.

"Apabila menyampaikan seperti itu (daya beli tak menurun) Pak Jokowi, ya silakan, buktikan," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/102/2017).

Agus menegaskan, indikator-indikator ekonomi jelas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi menurun. Ia kemudian menyinggung zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen hingga 7 persen.

Sedangkan pada pemerintahan Jokowi, kata dia, hanya 4 persen hingga 5 persen.

(Baca juga: Fadli Zon Curiga Jokowi Dapat Data Keliru soal Penurunan Daya Beli)

Di samping itu, menurut dia, utang negara juga terus bertambah. Hal itu tak dibarengi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang baik.

"Kan seharusnya dengan kenaikan utang akan membuat pertumbuhan ekonomi jadi lebih baik," ujar Wakil Ketua DPR RI itu.

Keluhan langsung juga didapatkan Agus dari masyarakat, terutama terkait penghasilan dan biaya hidup masyarakat menengah ke bawah.

"Masyarakat menengah ke bawah kita kurang mempunyai daya beli produk dan jasa dalam negeri," tuturnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menuding isu soal turunnya daya beli masyarakat sengaja diciptakan oleh lawan politik untuk menghambat elektabilitasnya pada Pemilu Presiden 2019.

(Baca: Jokowi Tunjuk Lawan Politiknya Sengaja Ciptakan Isu Daya Beli Menurun)

Hal ini disampaikan Jokowi dalam pidato peresmian penutupan Rapat Koordinasi Nasional  Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tahun 2017 di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/10/2017) sore.

"Isunya hanya daya beli turun. Saya liatin siapa yang ngomong, (orang) politik oh enggak apa-apa," kata Jokowi, diikuti tawa para anggota Kadin yang hadir.

"Kalau pengusaha murni saya ajak ngomong. Kalau orang politik kan memang tugasnya itu, membuat isu-isu untuk 2019. Sudah kita blakblakan saja," ujar dia.

Kompas TV Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita justru mengatakan, kondisi bisnis ritel saat ini dalam kondisi sangat baik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com