Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dilaporkan ke Polisi karena "Hate Speech", Pendiri Seword.com Anggap Salah Alamat

Kompas.com - 11/10/2017, 21:14 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri sekaligus pemilik Seword.com Alifurrahman S Asyari angkat bicara soal pelaporan situs miliknya ke polisi dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ia mengakui situsnya pernah 'kebobolan' dan menayangkan konten ujaran kebencian.

Terakhir, ada sebuah artikel yang menyingkat nama gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dengan sebutan ASU, bahasa Jawa dari kata 'anjing'. Artikel tersebut juga disertai ilustrasi gambar anjing yang tengah menyalak.

Namun, Alifurrahman menilai, seharusnya PP Pemuda Muhammadiyah melaporkan penulis artikel itu, bukan melaporkan dirinya.

"Kalau ada kontennya harusnya kan yang dilaporkan (penulis) kontennya. Kalau melaporkan saya kan enggak ada hubungannya," kata Alif kepada Kompas.com, Rabu (11/10/2017).

(Baca: Pemuda Muhammadiyah Laporkan Situs yang Dianggap Sebarkan Hoaks ke Polisi dan Kominfo)

Alif mengaku dirinya sebagai pihak manajemen Seword.com sudah menegur penulis konten. Ia juga meminta berita yang dimaksud diubah atau dihapus. Saat ini, tulisan yang dimaksud memang sudah tidak bisa diakses.

Alifurrahman menegaskan bahwa Seword.com adalah situs yang menjadi wadah para penulis lepas untuk memuat tulisannya. Bagi penulis yang baru mendaftar akan dicek contoh tulisannya. Namun, setelah lolos, penulis bisa mengunggah langsung tulisannya.

"Kalau sudah diterima semuanya bisa tulis dan publish langsung. Sebab di seword kan semua penulis bertanggung jawab atas tulisannya," kata dia.

Alifurrahman pun meyakini laporan yang disampaikan PP Pemuda Muhammadiyah tidak akan diproses oleh Kemenkominfo atau pun Polri.

"Kalau saya liat, mereka lapor Kominfo ditolak, ke Bareskrim ditolak. Setau saya mereka ditolak semua karena tidak jelas laporannya," ujarnya.

Pernah diundang ke istana

Dalam perbincangan dengan Kompas.com, Alifurrahman juga bicara soal situs Seword.com yang artikelnya banyak dianggap berpihak kepada Presiden Joko Widodo. Ia menegaskan anggapan tersebut tidak benar.

"Arah kami sebenarnya umum, semua orang bisa menulis. Orang terserah mau nulis apa saja. Dan yang mengkritik Jokowi banyak," kata dia.

Alifurrahman mengakui ia pernah diundang Presiden Jokowi ke Istana pada 2015 lalu. Ia diundang bersama sejumlah penulis sebuah platform blog. Foto dengan Jokowi pun ia pajang di profil WhatsApp-nya.

"Oh itu udah lama, tahun 2015," ujarnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com