JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily berharap ada partai lainnya yang ikut mengusung Khofifah Indar Parawansa sebagai calon gubernur pada Pilkada Jawa Timur 2018.
Adapun dua partai yang resmi mendukung Khofifah, yakni Partai Golkar dan Partai Nasdem, masih membutuhkan kursi untuk bisa mengusung Menteri Sosial itu.
"Kami berharap bahwa ada partai-partai lain, misalnya Demokrat, untuk bisa bergabung untuk sama-sama mengusung Ibu Khofifah," ujar Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10/2017).
Partai Golkar hanya memiliki 11 kursi di DPRD Jatim. Sedangkan Nasdem hanya memiliki 6 kursi. Untuk bisa mengusung pasangan calon, dibutuhkan minimal 20 kursi.
Khofifah sendiri sudah mendaftarkan diri lewat Partai Demokrat.
(Baca juga: Klaim Dapat Restu Jokowi, Golkar Mantap Usung Khofifah)
Ace melihat, pintu Demokrat untuk mengusung Khofifah terbuka lebar. Sebab, pendaftaran sempat ditutup, namun dibuka lagi saat Khofifah mau mendaftar.
"Itu kan artinya sinyal positif bagi Partai Demokrat untuk menerima Ibu Khofifah sebagai calon yang akan diusung oleh Partai Demokrat, Partai Golkar dan Partai Nasdem," tutur Anggota Komisi II DPR itu.
Ia menambahkan, Golkar telah menyampaikan kepada struktur partai mulai paling bawah hingga pusat untuk memenangkan Khofifah. Ace meyakini, kekuatan Khofifah masih sangat kuat, terutama di kalangan Muslimat Nahdlatul Ulama.
"Pertarungan di Jatim itu memperebutkan suara Nahdliyin. Ibu Khofifah saya kira punya modal sebagai Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama untuk memenangkan Pilkada Jawa Timur tersebut," ujar Ace.
(Baca juga: Demokrat: Elektabilitas Khofifah Memang Sangat Tinggi)
Selama dua tahap pembukaan pendaftaran, ada enam orang yang mendaftar sebagai cagub Jatim melalui Partai Demokrat pada Pilkada Jatim 2018.
Mereka adalah La Nyalla Matalitti (Ketua Kadin Jatim), Nurwiyatno (Kepala Inspektorat Jatim), Syafiin (Perwira Mabes Polri), Saifullah Yusuf (Wagub Jatim), Nurhayati Assegaf (Wakil Ketua DPP Partai Demokrat), serta Khofifah Indar Parawansah (Menteri Sosial).
Belakangan La Nyalla mengundurkan diri dari pendaftaran karena Partai Demokrat membuka pendaftaran tahap II secara sepihak tanpa pemberitahuan resmi kepada semua calon yang sudah mendaftar di tahap I.