Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Anggap Wacana PAN Calonkan Zulkifli Hasan Tak Ganggu Koalisi

Kompas.com - 24/08/2017, 18:42 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menilai, wacana Partai Amanat Nasional mencalonkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai capres atau cawapres pada Pemilihan Presiden 2019 tak akan mengganggu koalisi pendukung pemerintah.

Ia mengatakan, hal itu merupakan kewenangan masing-masing partai dalam menyusun strategi pada Pemilu 2019.

"Setiap partai itu kan memang punya desain politiknya kemudian tujuan politik masing masing. Kami melihatnya wajar saja ketua umum parpol dicalonkan RI 1 atau RI 2," kata Arsul, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).

Arsul menyebutkan, kontrak antara Presiden Joko Widodo dan partai-partai pendukungnya berakhir pada 2019.

Baca: Rakernas PAN Rekomendasikan Zulkifli Hasan Dicalonkan pada Pemilu 2019

Setelah itu, partai-partai bebas menentukan langkah politik selanjutnya.

Menurut dia, peluang pencalonan Zulkifki akan sangat bergantung dengan koalisi yang berhasil digalang.

"Itu hak PAN sepenuhnya. Koalisi itu kontraknya sampai 2019 setelah itu terserah masing-masing partai, hanya PPP ingin tetap bersama Jokowi," lanjut dia.

Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional (Rakernas PAN) merekomendasikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk dicalonkan pada Pemilu 2019.

Namun, belum dipastikan apakah Zulkifli akan dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wapres. 

Kompas TV Meski masih dua tahun lagi, partai politik mulai pamer dukungan ke sejumlah kandidat calon presiden. Murni dukungan atau ada kepentingan?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com