Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin Usung Zulkifli Hasan, PAN Syaratkan Perolehan Suara "Dua Digit"

Kompas.com - 23/08/2017, 20:07 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengatakan, PAN memiliki alasan yang rasional untuk mengusung dirinya sebagai capres atau cawapres pada Pemilihan Presiden 2019.

Setiap partai menginginkan kadernya duduk di pucuk pemerintahan sebagai presiden atau wakil presiden untuk mengabdi kepada masyarakat.

Dengan bersamaannya pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2019, maka partai membutuhkan tokoh dari internal untuk mengatrol suara.

"Sesuatu yang wajar kalau ada kadernya yang jadi bupati, gubernur, dan lainnya itu wajar," ujar Zulkifli, seusai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/8/2017).

Zulkifli mengatakan, ada patokan realistis yang akan digunakan PAN sebagai syarat jadi tidaknya mengusung capres atau cawapres.

Baca: Rakernas PAN Rekomendasikan Zulkifli Hasan Dicalonkan pada Pemilu 2019

Patokan itu didasarkan pada hasil survei terkait perolehan suara Pemilu Legislatif 2019.

"Kami juga diperintah di Rakernas, PAN harus dua digit (suara di pileg). Artinya dua digit itu kalau surveinya PAN 10 persen atau 11 persen, baru layak untuk bicara capres cawapres. Itu patokannya," kata Zulkifli.

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) merekomendasikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk dicalonkan pada Pilpres 2019. Namun, belum dipastikan apakah akan dicalonkan sebagai capres atau cawapres.

"Dalam Rapat Pleno Seluruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sepakat bulat mengusulkan saudaraku Zulkifli Hasan untuk diusung sebagai bakal calon pimpinan Nasional dalam pemilihan presiden RI 2019-2024," ujar Ketua Steering Committee Rakernas PAN, Didik J Rachbini saat membacakan rekomendasi Rakernas di Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/4/2017).

Baca juga: Pencalonan Zulkifli Hasan dan Upaya PAN Mengulang Sejarah Pemilu

"Meskipun demikian keputusan akhir diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum DPP PAN," kata Didik. 

Kompas TV Ketua MPR Membacakan Teks Proklamasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com