Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut PKS, Gatot Nurmantyo Belum Punya Elektabilitas

Kompas.com - 06/10/2017, 21:07 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mulai meramaikan bursa calon presiden untuk Pilpres 2019.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil menilai, Gatot memang memiliki integritas, kapasitas, dan kompetensi.

Akan tetapi, menurut Nasir, secara keterpilihan, Gatot belum memiliki elektabilitas untuk meraup suara.

"Soal integritas, kapasitas, kompetensi dan lain sebagainya, barangkali Pak Gatot punya. Tapi elektabilitas nah ini kan belum. Kita lihat saja nanti," kata Nasir, saat ditemui usai sebuah diskusi di Warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2017).

Baca: Masuk dalam Survei SMRC, Bagaimana Elektabilitas Gatot Nurmantyo?

Kehadiran Gatot pada acara Fraksi PKS beberapa waktu dinilai sebagian kalangan sebagai pendekatan PKS untuk menjajaki kemungkinan mengusungnya pada Pilpres 2019. Nasir mengatakan, hal itu hanya pandangan publik. Bagi PKS, masih terlalu dini berbicara soal capres. 

Partai politik sangat berhati-hati dalam mengusung seorang calon presiden.

"Masih terlalu dini menurut saya ya kalau kemudian kita bicara soal Presiden. Itu soal elektabilitas dan tentu PKS punya mekanisme penjaringan dari kader-kader," ujar Nasir. 

Baca: Belum Ada Lawan Kompetitif, Jokowi Tetap Ungguli Prabowo jika Pilpres Hari Ini

Sebelumnya, nama Gatot Nurmantyo masuk dalam jajaran tokoh yang disurvei Saiful Mudjani Research & Consulting (SMRC) untuk mengetahui tingkat elektabilitas calon yang dianggap berpotensi maju pada Pilpres 2019.

Hasil survei menunjukkan, tingkat elektabilitas Gatot masih rendah jika dibandingkan nama-nama lainnya. Elektabilitasnya masih di bawah 1 persen. 

"Potensi tentu ada. Pilpres dua tahun kurang ya tidak mudah. Kan tak bisa tiba-tiba muncul dengan elektabilitas Gatot yang hanya 0,3 persen itu. Tak cukup kompetitif buat layak bertarung," kata SMRC Djayadi Hanan.

Kompas TV Jenderal Gatot kepada wartawan mengatakan akan menghabiskan waktunya dengan keluarga dan akan pikir-pikir jika diajak ikut partai politik.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com