PKS Nilai "Reshuflle" Tak Akan Untungkan Elektabilitas Jokowi - Kompas.com

PKS Nilai "Reshuflle" Tak Akan Untungkan Elektabilitas Jokowi

Robertus Belarminus
Kompas.com - 06/10/2017, 20:33 WIB
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menilai kebijakan reshuflle kabinet tidak akan menguntungkan elektabilitas Presiden Joko Widodo dalam penghadapi pilpres 2019.

Hal tersebut disampaikan Nasir saat ditemui usai sebuah diskusi di Warung Komando, di Jalan Dr Saharjo Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2017).

"Saya kira reshuffle tidak akan menguntungkan. Tidak akan membuat Jokowi akan lebih baik," kata Nasir.

Menurut dia, jika melakukan reshuffle, justru Jokowi akan memberikan kesan bahwa terjadi tukar guling atau politik dagang sapi oleh presiden untuk mengamankan posisinya di 2019.

"Makanya saya katakan kalau dia reshuffle itu merugikan dia," ujar Nasir.

(Baca: Kabinet Kerja Dinilai Solid, Tidak Akan Berujung "Reshuffle"? )

Apalagi kemudian partai yang menterinya diganti bisa merasa sakit hati dengan Jokowi. Akhirnya, partai itu bisa saja berseberangan dengan Presiden Jokowi pada pilpres 2019.

"Kalau pun mengganti menteri-menteri koordinator, saya enggak tahu apakah itu akan efektif atau tidak," ujar dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi I asal Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi menilai, Presiden Joko Widodo perlu melakukan reshuffle atau perombakan terhadap sejumlah menteri dan pejabat di jajaran kabinetnya.

Menurut dia, pejabat atau sektor yang kerap menimbulkan kegaduhan perlu dilakukan perombakan.  Bobby berpendapat, sejumlah pejabat pada sektor politik, hukum dan keamanan, sektor ekonomi, keuangan, dan energi, perlu dirombak.

(Baca: Jika Ada Reshuffle, Golkar Tak Berharap Tambahan Kursi Menteri)

Pada sektor politik, hukum dan keamanan, Bobby menyinggung soal kegaduhan terkait isu pembelian senjata dan Perppu Ormas.

Sementara di sektor keuangan, ia mencontohkan, kegaduhan soal PLN yang disebut masih banyak utang. Hal ini terkait kebijakan menaikkan tarif dasar listrik. Ia juga menyinggung kegaduhan terkait Freeport. Seharusnya, kata Bobby, kegaduhan itu dapat diredam di internal kabinet.

Dia berharap, Presiden Jokowi memilih para pejabat yang bisa berkoordinasi dan punya kemampuan komunikasi yang baik.

Melalui perombakan kabinet, menurut dia, akan berpengaruh pada elektabilitas Jokowi menjelang Pemilu 2019.

Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan terus melanjutkan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi KTP elektronik.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisRobertus Belarminus
EditorSabrina Asril
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM