Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas soal Senjata, Wiranto Kumpulkan Panglima TNI, Kapolri hingga PT Pindad

Kompas.com - 02/10/2017, 18:57 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemananan Wiranto akan memimpin rapat soal isu senjata pada Selasa (3/9/2017) besok.

Wiranto akan mengundang sejumlah pihak terkait, mulai dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu hingga pihak dari PT Pindad (persero).

"Kan kemarin sudah saya sampaikan isu soal senjata semua pihak enggak usah dibicarakan dulu, sementara kita akan selesaikan rencana rapat besok," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/10/2017).

Wiranto menegaskan, tidak ada masalah dalam pengadaan senjata. Akan tetapi, ia mengakui perlu ada koordinasi antar lembaga terkait.

Baca: Menko Polhukam Akui Ada Masalah Soal Impor Senjata Brimob

"Bukan masalah sebenarnya hanya perlu kami koordinasikan agar lebih jelas dan kami memutuskan dalam satu keputusan yang tidak melanggar UU," ujar Wiranto.

Wiranto berjanji akan menyampaikan kepada publik hasil rapat koordinasi yang akan digelar besok. Untuk saat ini, ia enggan menjawab pertanyaan teknis mengenai pengadaan senjata.

"Sabar aja dan kita akan selesaikan masalah. Dan itu yang saya Jamin kemarin tetap, saya akan sampaikan bahwa tidak akan menganggu kondisi kemanana nasional, itu yang penting," ujar dia.

Panglima TNI Gatot Nurmantyo sebelumnya menyebut adanya institusi non militer yang memesan 5000 pucuk senjata. Pernyataan Gatot disampaikan secara tertutup dalam pertemuan Panglima TNI dengan para purnawirawan, Jumat (22/9/2017).

Namun, rekaman pembicaraan tersebut bocor ke media sosial dan mendapat ralat dari Wiranto.

Baca: Viral Video Brimob Gunakan Mortir, Polri Sebut Hanya untuk Pengenalan Senjata

Menurut Wiranto, BIN mendatangkan 500 pucuk senjata dari PT Pindad untuk pelatihan sekolah intelijen. Pembelian itu sudah sesuai prosedur yang berlaku.

Belakangan, sejumlah senjata api datang ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Sabtu (30/9/2017).

Namun, senjata yang disebut-sebut milik Korps Brimob Polri tersebut tertahan di Gudang Kargo Unex.

Sejumlah pasukan TNI mendatangi kargo tersebut dalam rangka pengamanan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membenarkan informasi yang menyebutkan bahwa senjata yang berada di Bandara Soekarno-Hatta adalah milik instansinya.

"Senjata adalah betul milik Polri dan adalah barang yang sah," ujar Setyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu malam.

Halaman:


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com