Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan KPK: Orang yang Korupsi Bukan Pancasilais

Kompas.com - 02/10/2017, 08:54 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyatakan, mereka yang melakukan korupsi berarti bukan Pancasilais.

Hal tersebut disampaikan Basaria usai mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila di halaman depan kantor KPK, di Kuningan, Jakarta, Senin (2/10/2017).

Basaria menyatakan, di dalam Pancasila sudah terkandung nilai-nilai yang sesuai dengan semangat anti-korupsi.

"Kita tahu hampir semua dari (sila) nomor satu sampai lima sebenarnya itu semuanya anti-korupsi," kata Basaria, Senin pagi.

(Baca juga: Lemhannas: Anak-anak Butuh Contoh Implementatif dari Nilai-nilai Pancasila)

Pada sila pertama misalnya, yang berkaitan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Basaria menyatakan, tidak ada satu agama pun yang mengatakan bahwa korupsi itu diperbolehkan.

Pada sila kedua terkait kemanusiaan yang adil dan beradab, Basaria menyatakan, keadilan tidak akan tercipta kalau ada seseorang atau sekelompok melakukan korupsi.

Akibatnya, sambung Basaria, rakyat menjadi miskin dan sulit untuk menempuh pendidikan atau sekolah.

Untuk akses terhadap kesehatan jika sakit pun akhirnya harus mengeluarkan biaya. Padahal, menurut Basaria, ada penelitian yang menyatakan kalau tidak ada korupsi di Indonesia maka akses ke pendidikan dan kesehatan di Tanah Air bisa gratis.

"Menurut penelitian kalau korupsi tidak ada di Indonesia, bahkan kesehatan dan pendidikan itu tidak perlu bayar, gratis untuk seluruh penduduk kita," ujar Basaria.

(Baca juga: Ketua MPR Sebut Kesejahteraan Harus Dipenuhi agar Pancasila Terjaga)

Untuk sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, Basaria menyatakan bahwa korupsi bisa menimbulkan perpecahan.

"Dengan adanya korupsi menimbulkan satu sama lain ketidak-kompakan. Ini bisa juga mengakibatkan keributan satu sama lain dan menimbulkan perpecahan. Korupsi itu riil sangat-sangat berbahaya," ujar dia.

Terkait sila keempat, dia menyatakan bahwa korupsi bertentangan dengan prinsip musyawarah-mufakat.

Sila terakhir, dia menyatakan, keadilan sosial tidak akan tercapai jika ada korupsi. "Enggak mungkin kan," ujar dia.

"Jadi semua, sebenarnya orang yang melakukan korupsi berarti dia tidak Pancasilais sebenarnya, kalau kita benar-benar memahami Pancasila itu. Jadi Pancasila itu kalau benar-benar diterapkan dalam kehidupan, kita tidak akan melakukan korupsi," ujar dia.

Kompas TV Presiden Joko Widodo mengungkapkan empat poin masa Hari Kesaktian Pancasila.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com