Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI: Masyarakat Harus Kritis dan Rasional Tanggapi Isu Kebangkitan PKI

Kompas.com - 26/09/2017, 15:33 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni meminta masyarakat lebih kritis dan rasional dalam menanggapi isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang marak belakangan ini.

Toni mengatakan, pasca-reformasi 1998, masyarakat seharusnya bisa berpikir terbuka agar tidak mudah timbul gejolak.

"Kami mengimbau supaya masyarakat kita lebih mempunyai kesadaran yang lebih baik bahwa reformasi ini membuat kita lebih kritis dan berpikir lebih rasional dan hendaknya isu-isu murahan semacam itu tidak menimbulkan gejolak di masyarakat," ujar Toni, saat ditemui di Kantor Bareskrim Mabes Polri, Kompleks Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Selasa (26/7/2017).

Toni menilai, ada upaya sistematis dari pihak-pihak tertentu di balik maraknya isu kebangkitan PKI saat ini.

Baca: Dituduh Reinkarnasi PKI, PSI Laporkan Lima Akun Media Sosial ke Polisi

Jika dirunut dari beberapa peristiwa sebelumnya, menurut Toni, pihak-pihak tersebut bertujuan mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo dan menyerang para pendukungnya.

Dia mencontohkan, fitnah yang ditujukan terhadap PSI.

Beberapa akun media sosial diduga telah memfitnah, merekayasa, dan menyebarkan isu bahwa PSI memiliki keterkaitan dengan PKI melalui unggahannya.

"Terasa sekali dari tools medsos yang kami miliki ini, ada semacam kontestasi secara sistematis barangkali ada pihak yang menginginkan PSI tetap eksis," ujar dia.

Meski tidak ingin berspekulasi lebih jauh, Toni menduga ada tujuan politik dari maraknya isu kebangkitan PKI yang beredar di masyarakat.

"Saya tidak terlalu berani berspekulasi mengenai itu tapi melihat bagaimana kejadian ini di-orkestrasi secara massif. Mungkin ini bisa jadi memiliki tujuan-tujuan politik tertentu. Yang penting masyarakat kritis," kata Toni.

Baca juga: 
Himpun Dana Publik untuk PSI, Grace Natalie Dapat Rp 39 Juta

Sebelumnya, isu kebangkitan PKI juga menimpa Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Diprediksi, ribuan orang tanpa atribut mengepung Kantor YLBHI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (17/9/2017) malam hingga Senin (18/9/2017) dini hari.

Mereka menggelar unjuk rasa di depan kantor dan meminta pihak YLBHI menghentikan acara yang digelar di dalam gedung sejak sore.

Mereka menuding acara tersebut merupakan sebuah diskusi soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Namun, tudingan itu dibantah oleh Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur.

Ia mengatakan, pihaknya menggelar acara bertajuk "Asik Asik Aksi" yang isinya adalah ramgkaian pagelaran seni dan budaya, di antaranya seni musik, pembacaan puisi, dan pemutaran film.

Acara itu digelar sebagai keprihatinan atas batalnya acara seminar terkait peristiwa 1965 yang sedianya digelar di hari sebelumnya lantaran adanya desakan massa.

Kompas TV Presiden menilai, film tentang pengkhianatan komunias ini harus disesuaikan dengan karakter anak muda.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com