Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: Mayoritas Tidak Setuju Pendapat 'Jokowi Seorang PKI'

Kompas.com - 29/09/2017, 14:57 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas warga tidak setuju dengan opini yang menyatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) adalah orang Partai Komunis Indonesia (PKI) atau yang terkait dengan PKI.

Demikian hasil survei opini nasional yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dari tanggal 3 - 10 September 2017, melibatkan 1.057 responden.

"Sebanyak 75,1 persen menyatakan tidak setuju Jokowi orang atau terkait dengan PKI. Yang mengatakan setuju hanya 5,1 persen dan yang tidak tahu 19,9 persen," kata Direktur SMRC Sirojudin Abbas dalam paparan hasil survei di Kantor SMRC, Jakarta, Jumat (29/9/2017).

"Jadi overwhelming majority dari warga kita tidak setuju kalau Presiden Jokowi orang PKI atau terkait PKI," katanya lagi.

(baca: Jokowi: Sebetulnya Saya Malas Menanggapi soal PKI Ini...)

Sirojudin menuturkan, dalam survei opini publik SMRC yang memotret isu kebangkitan PKI, dimasukkan pula pertanyaan tentang Presiden Jokowi.

Sebab, belakangan muncul opini tentang Presiden Jokowi adalah seorang PKI atau terkait dengan partai politik yang dinyatakan terlarang berdasarkan TAP MPRS 25/1966 itu.

"Kami menyampaikan ke responden, banyak pendapat di masyarakat tentang Presiden Jokowi. Diantaranya, Presiden Jokowi adalah orang PKI atau setidaknya terkait dengan PKI. Kami tanya apakah ibu/bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut," jelas Sirojudin.

Survei opini publik ini merupakan CSR dari SMRC. Survei dilakukan terhadap 1.057 responden, dari 1.220 sampel, dengan margin error 3,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

 

(baca: Jokowi: Kalau PKI Nongol, Gebuk Saja)

Profil demografi sampel mencerminkan populasi nasional Indonesia dan proporsional berdasarkan karakter demografi dan sebaran wilayahnya.

Proporsi kategori jenis kelamin, tempat tinggal, agama, etnis, serta provinsi mencerminkan populasi nasional Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah terlatih, dalam periode tanggal 3 - 10 September 2017.

(baca: Survei SMRC: Mayoritas Warga Tidak Percaya Sedang Terjadi Kebangkitan PKI)

Jokowi sebelumnya beberapa kali mengomentari soal dirinya yang dikaitkan dengan PKI. Ia mengatakan bahwa dirinya baru berumur empat tahun ketika PKI dibubarkan.

 

"Orang tua saya juga jelas, tinggal di desa mana, kampung mana. Begitu juga kakek dan nenek saya. Semua bisa dicek," kata Jokowi seperti dikutip dari akun Facebook Presiden Joko Widodo, Selasa (6/6/2017).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com