Try Sutrisno Minta Pernyataan Panglima TNI Tak Lagi Dijadikan Polemik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden keenam Republik Indonesia, Jenderal (Purnawirawan) Try Sutrisno mengatakan bahwa pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menyebut ada instusi non militer membeli 5.000 pucuk senjata tak perlu dibesar-besarkan.

"Jangan tanya saya, lebih baik dikroscek saja sama Panglima. Sudah jangan dijadikan polemik. Saya waktu itu ada, saya sama-sama mendengar," kata Try Sutrisno di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2017).

Try juga enggan menjawab saat ditanya, apakah ada maksud lain dari pernyataan Panglima yang disampaikan kepada para purnawirawan dan tidak diketahui publik. Dia hanya menegaskan bahwa persoalan itu tak perlu dilanjutkan.

"Enggak, enggak, sudah selesai. Yang penting sekarang kobarkan rasa persatuan dan kesatuan kita. Jangan kita mudah dipecah belah. Saling mengingatkan, yang keliru diingatkan," kata dia.

Karena itu, mantan Panglima ABRI itu juga mengajak semua pihak agar agar tidak terlarut dalam polemik yang tidak produktif tersebut.

"Itu sudah selesai. Jangan ngomong yang tidak efektif. Yang berguna bagi masyarakat, mendidik lah," tutur dia.

(Baca juga: Menhan Minta Polemik Mengenai Pernyataan Panglima TNI Disudahi)

Sebelumnya, beredar rekaman suara Panglima TNI di media sosial saat berbicara dalam acara silaturahim Panglima TNI dengan purnawirawan TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017).

Dalam rekaman itu, Panglima TNI menyebut adanya institusi nonmiliter yang membeli 5.000 pucuk senjata. Panglima TNI juga bicara soal larangan bagi kepolisian untuk memiliki senjata yang bisa menembak peralatan perang TNI.

Belakangan, Panglima TNI mengakui bahwa rekaman tersebut memang pernyataannya.

(Baca: Panglima TNI Akui Rekaman Pernyataannya soal 5.000 Senjata Api)

Namun, Gatot menegaskan bahwa pernyataan itu bukan untuk publik. Sehingga, ia tidak mau berkomentar lagi soal substansi pernyataan dalam rekaman itu.

Menanggapi pernyataan Panglima TNI, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menjelaskan bahwa institusi non-militer yang berniat membeli senjata api adalah BIN untuk keperluan pendidikan.

Jumlahnya tak mencapai 5.000 pucuk, tetapi hanya 500 pucuk. BIN juga sudah meminta izin ke Mabes Polri untuk pembelian senjata itu.

Izin tak diteruskan ke TNI lantaran spesifikasi senjata yang dibeli BIN dari Pindad itu berbeda dengan yang dimiliki militer.