Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andai Peristiwa G30S/PKI Diproduksi Ulang Layaknya Film "Dunkirk"

Kompas.com - 23/09/2017, 18:08 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah Presiden RI Joko Widodo menyampaikan keinginannya agar diproduksi film "Pengkhianatan G30S/PKI" dengan versi kekinian, pertanyaan muncul di benak banyak pihak. Versi siapa yang dianggap paling pas?

Masalahnya, seperti kata pengamat politik dan pertahanan Salim Said, adagium selama ini adalah sejarah itu selalu ditulis oleh pemenang. Tidak ada pemenang yang menulis sejarah yang tidak menguntungkan dia.

"Film G30S/PKI versi Arifin C Noer dibikin dalam satu suasana pemenangnya pemerintah Orba. Jadi tidak bakal bikin film versi lain," kata penulis buku Profil Dunia Film Indonesia itu, dalam sebuah talkshow di Jakarta, Sabtu (23/9/2017).

Salim lantas bertanya siapa pemenang di era reformasi ini? Menurutnya, tak jelas siapa pemenangnya.

Baca: Ini Alasan Mengapa Jokowi Tak Menolak Ide Pemutaran Film G30S/PKI

Dia menyebut, di satu pihak orang-orang yang anti-PKI masih kuat. Salah satu buktinya adalah pengepungan kantor YLBHI belum lama ini.

Di pihak lain, para anggota PKI dan keturunannya juga masih bisa tampil di televisi dalam sebuah acara debat baru-baru ini.

"Dalam keadaan seperti ini bisa saja orang bikin film yang benar PKI, yang salah anti-PKI. Persoalannya apakah akan diterima masyarakat?" imbuh Salim.

Lagi-lagi dia menyebut pengepungan kantor YLBHI menjadi salah satu indikator bahwa masyarakat belum bisa hidup tanpa dibayangi hantu PKI.

Pada suatu kesempatan ia berbincang dengan Agus Wijoyo, putra jenderal yang gugur dalam peristiwa G30S/PKI, Mayjen (Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo.

Agus yang kini menjabat sebagai Gubernur Lemhannas itu mencoba menyelesaikan persoalan dengan cara rekonsiliasi korban PKI dan korban anti-PKI.

"Saya tanya bagaimana kabarnya, dia bilang enggak jalan, masyarakat belum siap. Jadi, kalau bikin film versi Gestapu yang benar, Anda akan lihat apa yang terjadi di masyarakat," kata Doctor of Philosophy dari Ohio State University itu.

Film, karena dianggap memberikan pengaruh lebih besar ketimbang buku atau novel, maka wacana adanya versi baru dari Peristiwa 1965 itu sendiri menjadi kontroversial.

"Kalau mau bikin film baru bagaimana?" tanya Salim.

Baca: Jajang C Noer: Memang Target Film G30S/PKI agar Orang Membenci PKI

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com