Ini Alasan Mengapa Jokowi Tak Menolak Ide Pemutaran Film G30S/PKI

Kompas.com - 23/09/2017, 15:01 WIB
Pengamat Politik dan Pertahanan Salim Said. Fabian Januarius KuwadoPengamat Politik dan Pertahanan Salim Said.
|
EditorErvan Hardoko

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo tidak menolak gagasan diputarnya kembali film "Pengkhianatan G30S/PKI".

Hanya saja, Presiden Jokowi meminta agar film itu diproduksi dalam versi yang lebih kekinian agar bisa lebih diterima.

Menurut pengamat politik dan pertahanan Salim Said, sikap Presiden Jokowi tersebut sarat pertimbangan politis. Apalagi ide nonton bareng (nobar) dilontarkan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

"Kenapa Presiden Jokowi tidak melawan gagasan pemutaran film itu? Padahal kalau kita lihat latar belakangnya beliau diangkat, dicalonkan oleh PDIP. Dan orang PDIP banyak yang tidak setuju film itu diputar," kata Salim dalam talkshow Perspektif Indonesia, Sabtu (23/9/2017).

Baca: Jajang C Noer: Memang Target Film G30S/PKI agar Orang Membenci PKI

Salim berpendapat, TNI memiliki peranan politik sejak proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya tentara Indonesia.

"Makanya saya bilang sejarah politik tentara Indonesia, Tentara Indonesia itu partai. Ketua partai pertama adalah Sudirman. Ketua partai kedua bernama Nasution. Ketua partai ketiga bernama Yani. Dan yang terakhir adalah Soeharto," kata Salim.

Meskipun dwifungsi ABRI sudah dihapuskan dan tentara Indonesia tidak lagi memiliki peranan politik legal, namun mereka masih memiliki peranan politik riil. Pernyataan dari TNi juga masih memberikan pengaruh politis.

"Dan Jokowi pintar. Dia tahu itu. Makanya Jokowi tidak melawan Nurmantyo. Karena realitasnya, tentara itu secara potensial adalah kekuatan politik," tutur Salim.

Salim memandang, gagasan pemutaran kembali film karya Arifin C Noer itu tidak bisa dilepaskan dari dua hal. Pertama, secara historis tentara adalah musuhnya PKI.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Nasional
Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Nasional
Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Nasional
Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X