Salin Artikel

Andai Peristiwa G30S/PKI Diproduksi Ulang Layaknya Film "Dunkirk"

Masalahnya, seperti kata pengamat politik dan pertahanan Salim Said, adagium selama ini adalah sejarah itu selalu ditulis oleh pemenang. Tidak ada pemenang yang menulis sejarah yang tidak menguntungkan dia.

"Film G30S/PKI versi Arifin C Noer dibikin dalam satu suasana pemenangnya pemerintah Orba. Jadi tidak bakal bikin film versi lain," kata penulis buku Profil Dunia Film Indonesia itu, dalam sebuah talkshow di Jakarta, Sabtu (23/9/2017).

Salim lantas bertanya siapa pemenang di era reformasi ini? Menurutnya, tak jelas siapa pemenangnya.

Baca: Ini Alasan Mengapa Jokowi Tak Menolak Ide Pemutaran Film G30S/PKI

Dia menyebut, di satu pihak orang-orang yang anti-PKI masih kuat. Salah satu buktinya adalah pengepungan kantor YLBHI belum lama ini.

Di pihak lain, para anggota PKI dan keturunannya juga masih bisa tampil di televisi dalam sebuah acara debat baru-baru ini.

"Dalam keadaan seperti ini bisa saja orang bikin film yang benar PKI, yang salah anti-PKI. Persoalannya apakah akan diterima masyarakat?" imbuh Salim.

Lagi-lagi dia menyebut pengepungan kantor YLBHI menjadi salah satu indikator bahwa masyarakat belum bisa hidup tanpa dibayangi hantu PKI.

Pada suatu kesempatan ia berbincang dengan Agus Wijoyo, putra jenderal yang gugur dalam peristiwa G30S/PKI, Mayjen (Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo.

Agus yang kini menjabat sebagai Gubernur Lemhannas itu mencoba menyelesaikan persoalan dengan cara rekonsiliasi korban PKI dan korban anti-PKI.

"Saya tanya bagaimana kabarnya, dia bilang enggak jalan, masyarakat belum siap. Jadi, kalau bikin film versi Gestapu yang benar, Anda akan lihat apa yang terjadi di masyarakat," kata Doctor of Philosophy dari Ohio State University itu.

Film, karena dianggap memberikan pengaruh lebih besar ketimbang buku atau novel, maka wacana adanya versi baru dari Peristiwa 1965 itu sendiri menjadi kontroversial.

"Kalau mau bikin film baru bagaimana?" tanya Salim.

Baca: Jajang C Noer: Memang Target Film G30S/PKI agar Orang Membenci PKI

Dia mencontohkan beberapa film yang bisa menjadi referensi menuliskan sejarah politik. Salim menyebutkan film Dunkirk yang diambil dari kisah nyata berlatar Perang Dunia II.

"Film itu tidak bicara tentang Hitler, Churchill, melainkan tentang tentara Jerman yang mendesak tentara Inggris hingga kembali ke Inggris. Judulnya Dunkirk," kata dia.

Contoh lain yaitu film Saving Private Ryan yang dibintangi Tom Hanks. Film itu menggambarkan kekejaman Perang Dunia II.

"Jadi banyak cara. Enggak usah ribut. Enggak usah buat 'Revisi Film Pengkhianatan G30S/PKI'," kata Salim.

"Jadi tidak harus membuat film mengulang, mulai dari jenderal diculik. Tidak harus seperti itu. Tetapi film yang kritis terhadap persepsi Orba tentang Gestapu," imbuhnya.

Menurut mantan Panitia Tetap Festival Film Indonesia (FFI) Zaenal Bintang, tentu saja membuat versi apa saja saat ini sangat mungkin. Hanya saja tetap harus hati-hati, bisa dipertanggungjawabkan, dan harus seimbang.

Sebagai gambaran, ada tiga aktor yang bisa dilihat dalam Peristiwa '65. Pertama adalah keluarga besar TNI. Kedua adalah keluarga aktor PKI. Dan yang ketiga, yaitu rakyat yang tidak bersalah, tetapi menjadi korban 'tsunami politik' ini.

Baca: Ketika Generasi Z Tonton Film G30S/PKI...

Zaenal memberikan masukan, sudut pandang dari aktor terakhir ini bisa diolah menjadi ide-ide film versi baru.

"Jalan keluar Pak Jokowi supaya ada versi yang bisa dinikmati generasi milenial tentu jangan menghilangkan esensinya," ucap Zaenal.

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/23/18085321/andai-peristiwa-g30spki-diproduksi-ulang-layaknya-film-dunkirk

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke