Salin Artikel

Andai Peristiwa G30S/PKI Diproduksi Ulang Layaknya Film "Dunkirk"

Masalahnya, seperti kata pengamat politik dan pertahanan Salim Said, adagium selama ini adalah sejarah itu selalu ditulis oleh pemenang. Tidak ada pemenang yang menulis sejarah yang tidak menguntungkan dia.

"Film G30S/PKI versi Arifin C Noer dibikin dalam satu suasana pemenangnya pemerintah Orba. Jadi tidak bakal bikin film versi lain," kata penulis buku Profil Dunia Film Indonesia itu, dalam sebuah talkshow di Jakarta, Sabtu (23/9/2017).

Salim lantas bertanya siapa pemenang di era reformasi ini? Menurutnya, tak jelas siapa pemenangnya.

Baca: Ini Alasan Mengapa Jokowi Tak Menolak Ide Pemutaran Film G30S/PKI

Dia menyebut, di satu pihak orang-orang yang anti-PKI masih kuat. Salah satu buktinya adalah pengepungan kantor YLBHI belum lama ini.

Di pihak lain, para anggota PKI dan keturunannya juga masih bisa tampil di televisi dalam sebuah acara debat baru-baru ini.

"Dalam keadaan seperti ini bisa saja orang bikin film yang benar PKI, yang salah anti-PKI. Persoalannya apakah akan diterima masyarakat?" imbuh Salim.

Lagi-lagi dia menyebut pengepungan kantor YLBHI menjadi salah satu indikator bahwa masyarakat belum bisa hidup tanpa dibayangi hantu PKI.

Pada suatu kesempatan ia berbincang dengan Agus Wijoyo, putra jenderal yang gugur dalam peristiwa G30S/PKI, Mayjen (Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo.

Agus yang kini menjabat sebagai Gubernur Lemhannas itu mencoba menyelesaikan persoalan dengan cara rekonsiliasi korban PKI dan korban anti-PKI.

"Saya tanya bagaimana kabarnya, dia bilang enggak jalan, masyarakat belum siap. Jadi, kalau bikin film versi Gestapu yang benar, Anda akan lihat apa yang terjadi di masyarakat," kata Doctor of Philosophy dari Ohio State University itu.

Film, karena dianggap memberikan pengaruh lebih besar ketimbang buku atau novel, maka wacana adanya versi baru dari Peristiwa 1965 itu sendiri menjadi kontroversial.

"Kalau mau bikin film baru bagaimana?" tanya Salim.

Baca: Jajang C Noer: Memang Target Film G30S/PKI agar Orang Membenci PKI

Dia mencontohkan beberapa film yang bisa menjadi referensi menuliskan sejarah politik. Salim menyebutkan film Dunkirk yang diambil dari kisah nyata berlatar Perang Dunia II.

"Film itu tidak bicara tentang Hitler, Churchill, melainkan tentang tentara Jerman yang mendesak tentara Inggris hingga kembali ke Inggris. Judulnya Dunkirk," kata dia.

Contoh lain yaitu film Saving Private Ryan yang dibintangi Tom Hanks. Film itu menggambarkan kekejaman Perang Dunia II.

"Jadi banyak cara. Enggak usah ribut. Enggak usah buat 'Revisi Film Pengkhianatan G30S/PKI'," kata Salim.

"Jadi tidak harus membuat film mengulang, mulai dari jenderal diculik. Tidak harus seperti itu. Tetapi film yang kritis terhadap persepsi Orba tentang Gestapu," imbuhnya.

Menurut mantan Panitia Tetap Festival Film Indonesia (FFI) Zaenal Bintang, tentu saja membuat versi apa saja saat ini sangat mungkin. Hanya saja tetap harus hati-hati, bisa dipertanggungjawabkan, dan harus seimbang.

Sebagai gambaran, ada tiga aktor yang bisa dilihat dalam Peristiwa '65. Pertama adalah keluarga besar TNI. Kedua adalah keluarga aktor PKI. Dan yang ketiga, yaitu rakyat yang tidak bersalah, tetapi menjadi korban 'tsunami politik' ini.

Baca: Ketika Generasi Z Tonton Film G30S/PKI...

Zaenal memberikan masukan, sudut pandang dari aktor terakhir ini bisa diolah menjadi ide-ide film versi baru.

"Jalan keluar Pak Jokowi supaya ada versi yang bisa dinikmati generasi milenial tentu jangan menghilangkan esensinya," ucap Zaenal.

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/23/18085321/andai-peristiwa-g30spki-diproduksi-ulang-layaknya-film-dunkirk

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem dan Menteri Pendidikan Singapura Sepakat Tingkatkan Kerja Sama di bidang Pendidikan

Nadiem dan Menteri Pendidikan Singapura Sepakat Tingkatkan Kerja Sama di bidang Pendidikan

Nasional
Wapres: Masyarakat Harus Nikmati Buah Perkembangan Ekonomi Digital

Wapres: Masyarakat Harus Nikmati Buah Perkembangan Ekonomi Digital

Nasional
Ketika Mahfud MD Sampaikan Kesulitan Pembuktian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Ketika Mahfud MD Sampaikan Kesulitan Pembuktian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
2 KRI Dijual, Prabowo: Kita Akan Punya 50 Kapal Perang pada 2024

2 KRI Dijual, Prabowo: Kita Akan Punya 50 Kapal Perang pada 2024

Nasional
Resmi Diluncurkan, Aplikasi M-Paspor Kini Bisa Digunakan di Seluruh Indonesia

Resmi Diluncurkan, Aplikasi M-Paspor Kini Bisa Digunakan di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Ganti Istilah OTT, Anggota DPR: Kinerjanya Dibuktikan

KPK Ganti Istilah OTT, Anggota DPR: Kinerjanya Dibuktikan

Nasional
KPK Tak Lagi Pakai Istilah OTT tapi Tangkap Tangan, Ini Alasannya...

KPK Tak Lagi Pakai Istilah OTT tapi Tangkap Tangan, Ini Alasannya...

Nasional
Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Nasional
Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Nasional
Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Nasional
Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Nasional
KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

Nasional
Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Nasional
DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

Nasional
Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.