Gerindra: Jangan Takut Isu Komunisme Dikaitkan dengan Delegitimasi Pemerintahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menganggap isu komunisme sebaiknya tak dikaitkan dengan legitimasi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Antusiasme masyarakat untuk melawan komunisme, menurut dia, murni karena berkaitan dengan penegakan konstitusi.

"Jangan juga ada ketakutan bahwa isu komunisme ini mengarah pada delegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi," kata Dasco, melalui keterangan tertulis, Jumat (22/9/2017).

Meski demikian, ia mengakui, komunisme tetap perlu diwaspadai.

Dasco menyayangkan pernyataan beberapa pihak, termasuk pejabat tinggi negara yang menganggap seolah kebangkitan komunisme tak perlu lagi diwaspadai.

Baca: Ketika Generasi Z Tonton Film G30S/PKI...

"Pernyataan tersebut sangat tidak tepat, karena bisa bangkit atau tidaknya komunisme di Indonesia ya tergantung dengan situasi dan kondisi di Indonesia," ujar dia.

Dasco menambahkan, selama TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 belum dicabut, maka komunisme harus tetap diwaspadai.

Aturan tersebut memuat soal larangan penyebaran ajaran-ajaran komunisme, leninisme, dan marxisme.

Ia juga mengatakan, saat ini juga momentum yang tepat untuk membuktikan slogan "Saya Indonesia, Saya Pancasila" yang ramai beberapa waktu lalu.

"Kita tidak boleh lupa bahwa ancaman terbesar, paling nyata dan sudah terbukti berbahaya bagi Pancasila adalah virus komunisme," ujar Dasco.

Oleh karena itu, segala kegiatan yang anti-komunisme, menurut dia, perlu didukung, termasuk pemutaran film Pengkhianatan G30SPKI. Meskipun, ada yang menilai film tersebut merupakan propaganda Orde Baru.

"Tidak semua yang berbau Orde Baru jelek, dalam konteks kampanye melawan komunisme saya pikir Orde Baru justru sangat bagus," kata Dasco.

Baca juga: Menhan Ryamizard Berharap Pemutaran Film G30S/PKI Tidak Dipolitisasi

Isu komunisme belakangan kembali diperbincangkan. Pro kontra penayangan kembali film G30S/PKI juga menyita perhatian masyarakat luas termasuk Presiden Joko Widodo.

Wacana pemutaran film di media telivisi saat ini menjadi perdebatan sejumlah kalangan, baik dari pegiat sosial hingga politikus. 

Seiring dengan ramainya perbincangan isu pemutaran film Pengkhianatan G30S, terjadi pengepungan Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, akhir pekan lalu.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani mengatakan, nyatanya aksi pengepungan kantor YLBHI menunjukkan bahwa isu tersebut masih sangat sensitif di masyarakat.

Yati mengatakan, isu PKI ini sama sensitifnya dengan isu SARA dan sangat potensial untuk menggerakkan massa.

Oleh karena itu, ia juga khawatir jika isu PKI ini menjadi alat untuk mencapai kepentingan politis.

Saat dikonfirmasi apakah isu PKI yang dimunculkan akhir-akhir ini berkaitan dengan kontestasi politik menuju 2019, Yati mengatakan, banyak dugaan ataupun skenario yang berkembang dari penyerangan Kantor YLBHI akhir pekan lalu.