Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kivlan Akui Hadir dalam Rapat Aliansi Pemuda Sebelum Pengepungan YLBHI

Kompas.com - 19/09/2017, 19:55 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Kivlan Zen mengakui bahwa dirinya hadir dalam rapat yang diadakan oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti-Komunis pada Jumat (15/9/2017) sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Menteng Raya nomor 58, Jakarta Pusat.

Menurut Kivlan, dirinya diundang oleh ketua Aliansi, Rahmat Himran, untuk memberikan nasihat terkait demonstrasi di kantor YLBHI pada Sabtu (16/9/2017) dan Minggu (17/9/2017).

Unjuk rasa pada Minggu hingga Senin (18/9/2017) dini hari itu berakhir dengan aksi pengepungan kantor YLBHI dan bentrokan dengan aparat kepolisian.

"Jadi memang saya diminta hadir untuk memberikan nasihat soal adanya demonstrasi untuk seminar 'Meluruskan Jalan Sejarah' (di YLBHI) yang ujung-ujungnya meminta TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 untuk dicabut dan PKI boleh hidup lagi," ujar Kivlan saat ditemui di Bareskrim Mabes Polri, Kompleks Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Selasa (19/9/2017).

(Baca juga: Dituding Jadi Dalang Pengepungan, Kivlan Zen Akan Laporkan Pihak YLBHI ke Polisi)

Dalam rapat tersebut Kivlan memberikan nasihat agar aksi unjuk rasa dilakukan tanpa membuat kerusuhan. Dia juga melarang massa memasuki halaman kantor YLBHI.

Selain itu, kata Kivlan, dirinya juga meminta agar aksi pada Minggu (17/9/2017) tidak perlu dilakukan. Sebab, pihak kepolisian telah menghentikan seminar peristiwa 1965 di YLBHI pada Sabtu atau sehari sebelumnya.

"Saya datang untuk memberikan nasihat. Tapi nasihat saya jangan lakukan kerusuhan. Jangan masuk di halaman karena akan ada delik hukum. Kalian boleh di pagar tepi jalan. Jangan rusak, jangan lempar kaca. Kalau dipukul, foto yang pukul, berarti mereka yang menyerang," tutur Kivlan.

"Dan kemudian mereka katakan, 'dilanjutkan'. Saya bilang 'Sudahlah, cukup. Karena sudah dihentikan polisi pada Sabtu'," kata mantan Kepala Staf Kostrad ABRI itu.

Kivlan pun membantah telah menjadi auktor intelektual atau dalang peristiwa pengepungan kantor YLBHI. Dia juga menampik kabar bahwa dirinya berada di tengah massa saat pengepungan terjadi.

"Malah saya di Bogor. Kalau saya dituduh pada Minggu kejadian yang ada penyerangan ada kerusuhan di depan LBH, saya tidak berada di sana dan saya tidak merancang untuk menyerang," kata Kivlan.

Sebelumnya Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur, menyebut dua nama yang menurutnya menjadi aktor di balik kericuhan yang terjadi di depan kantor LBH-YLBHI, di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2017) dini hari.

Salah satunya yakni Mayjen (Purn) Kivlan Zen. Kivlan Zen disebut dalam suatu berita telah memimpin rapat koordinasi pembubaran seminar PKI.

"Nama ini keluar di sebuah web berita diberitakan Kivlan memimpin rapat pengkoordinasi pembubaran PKI. Ini distorsi paling awalnya, menurut saya," kata dia.

Kompas TV YLBHI meyakini penyerbuan kantor LBH Jakarta dilakukan secara terorganisasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com