Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kivlan Zen Sebut YLBHI Layak Dibubarkan Seperti HTI

Kompas.com - 19/09/2017, 19:45 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Purnawirawan TNI Kivlan Zen menyebut bahwa Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) perlu dibubarkan layaknya organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pasalnya, Kivlan menilai YLBHI kerap melakukan kegiatan yang terkait dengan paham komunis, salah satunya kegiatan seminar pada Sabtu (17/9/2017) dan Minggu (18/9/2017).

Tudingan Kivlan ini sebelumnya sudah dibantah pihak YLBHI yang membantah bahwa hanya ada acara pagelaran seni dan tak ada sama sekali penyebaran paham komunis.

"Bukan sekali dua kali, mereka melakukan itu berkali-kali. Dengan demikian LBH (YLBHI) perlu dibubarkan seperti HTI," ujar Kivlan saat ditemui di Bareskrim Mabes Polri, Kompleks Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Selasa (19/9/2017).

(Baca: Dituding Jadi Dalang Pengepungan, Kivlan Zen Akan Laporkan Pihak YLBHI ke Polisi)

Menurut Kivlan, dirinya mendapatkan informasi bahwa kegiatan seminar pelurusan sejarah peristiwa 1965 di YLBHI bertujuan untuk meminta pemerintah mencabut Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pihak YLBHI sebelumnya membatalkan seminar tersebut karena menimbulkan polemik. Namun, Kivlan tidak mempercayai hal tersebut.

"Ujung-ujungnya ke sana melihat jadwal dan data yang saya terima melalui online dan sudah kelihatan ada rapatnya di sana dan ada orang saya di dalam yang ikut memberitahukan rapatnya tetap jalan, seminar tetap jalan. Saya tahu berjalan, jadi saya tahu walaupun sudah ditutup," tuturnya.

Selain itu, Kivlan juga mengaku dirinya mendengar adanya kegiatan pagelaran seni dan budaya di kantor YLBHI pada Minggu (18/9/2017).

(Baca: YLBHI: Sejak Jumat Sudah Viral Propaganda Hoaks untuk Serbu YLBHI)

Menurut Kivlan, acara tersebut bertujuan sebagai penegasan bahwa PKI tidak bersalah dan Pemerintahan Presiden Soeharto serta tentara bertanggungjawab atas peristiwa yang terjadi di tahun 1965.

Bahkan, kata Kivlan, dia mendapat informasi adanya seseorang mengenakan baju bergambar palu dan arit (lambang PKI) keluar dari kantor YLBHI.

"Mereka tidak seminar, tapi pas pentas seni dan menyataan PKI tidak salah, yang salah Orde Baru, yang salah pemerintah Soeharto, yang salah adalah tentara, mereka benar menyatakan PKI tak salah dan harus dihidupkan lagi. Berarti mereka sudah melanggar hukum. Kalau melanggar hukum berarti bisa kita bilang LBH membangkang," ucapnya.

"Waktu saya dengar ada yang keluar pakai lambang palu arit dari kantor LBH. Ada lagu-lagu Genjer-Genjer yang dinyanyikan Genjer-Genjer. Itu lagu perangnya PKI ketika menyerang. Itu yang saya dengar," kata Kivlan.

(Baca: Kronologi Pengepungan Kantor YLBHI)

Halaman:


Terkini Lainnya

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com