Unjuk Rasa di YLBHI, Masinton Nilai Perlu Ada Pelurusan Sejarah

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu menilai isu hidup kembalinya Partai Komunis Indonesia (PKI) bukan lah isu yang baru didengungkan. Hal itu diungkapkannya berkaitan dengan aksi unjuk rasa di depan kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Minggu (17/9/2017).

"Itu isu lama. Orang berkumpul membicarakan pelurusan sejarah kemudian dituduh diskusi orang-orang PKI. Itu bukan barang baru tapi barang lama," ujar Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2017).

Isu-isu PKI, menurutnya, bisa saja dibangkitkan kapan saja. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pelurusan sejarah dengan memfasilitasi para pihak untuk melakukan rekonsiliasi. Hal itu penting agar tak ada dendam sejarah yang terus terbawa.

"Agar bangsa kita clear. Jadi generasi kita jangan diwarisi dendam-dendaman begini lah. Kan warisan sejarah kelam yang sebenarnya generasi saat ini tidak tahu menahu," tuturnya.

(Baca: Kronologi Pengepungan Kantor YLBHI)

Adapun untuk menghindari terjadinya bentrok serupa, Masinton meminta kepolisian lebih tegas dalam menindak. Soal unjuk rasa di depan Kantor LBH, menurut Masinton, seharusnya bisa diredam karena penyampaian pendapat ada batasan jamnya.

"Kalau sudah tengah malam kan UU itu penyampaian pendapat ada batasan jamnya. Apalagi sampai menggaggu yang lain enggak boleh," ucap Masinton.

Lebih dari 100 orang peserta diskusi dan pagelaran seni #DaruratDemokrasi tertahan di dalam kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2017) jelang tengah malam.

Mereka tertahan dan tidak bisa pulang, lantaran puluhan massa yang mengklaim dari kelompok anti-komunis menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor YLBHI sejak pukul 21.30 WIB.