Setara: Isu PKI Digunakan Untuk Memecahbelah dan Untungkan Pihak Tertentu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Setara Institute Hendardi menganggap upaya pengungkapan sejarah atas peristiwa 1965 kerap digunakan pihak tertentu untuk menggiringng isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia.

Tidak sedikit masyarakat yang terpengaruh dengan isu tersebut dan melakukan penolakan keras. Salah satu contohnya yakni bentrokan yang terjadi di depan kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2017) malam.

"Masyarakat mesti sadar dan memahami bahwa isu kebangkitan PKI adalah cara untuk memecah belah warga dan hanya menguntungkan pihak-pihak yang menggerakkannya," ujar Hendardi dalam siaran pers, Senin (18/9/2017).

Hendardi mengatakan, pada peristiwa di YLBHI, terlihat jelas bahwa massa yang menyerang merupakan kelompok intoleran yang selama ini menebar teror atas keamanan dan ketertiban masyarakat.

(Baca: Kronologi Pengepungan Kantor YLBHI)

Polri, kata dia, harus menyadari bahwa tindakan persekusi tersebut merupakan gerakan by design yang ditujukan untuk tujuan politik dan menciptakan instabilitas politik dan keamanan.

Secara de jure, paham komunisme telah dilarang berkembang. Secara de facto, kata Hendardi, gerakan ini tidaklah nyata.

"Dengan demikian, kebangkitan PKI adalah illusi tetapi terus dikapitalisasi sebagai alat politik penundukkan," kata Hendardi.

Ia meyakini ada auktor intelektual yang mengendalikan mereka. Oleh karena itu, kepolisian diminta tak berhenti hanya mengamankan beberapa aktor di lapangan saja.

"Tetapi harus mencari auktor intelektual di balik peristiwa itu," kata Hendardi.

(Baca: YLBHI Bantah Acara "Asik Asik Aksi" Terkait PKI)

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Aziz sebelumnya mengatakan bahwa massa aksi termakan informasi hoaks. Hendardi meminta polisi juga mencari oknum yang menyebarkan informasi hoaks tersebut.

"Indikasi keterlibatan individu dan organisasi jelas bisa ditelusuri dari hoaks yang selama ini diproduksi dan disebarluaskan, yang pada intinya bertujuan melemahkan kepemimpinan Jokowi," kata Hendardi.

"Polri juga tidak boleh lagi berkompromi pada kelompok yang mengklaim anti-PKI yang melakukan banyak praktik persekusi dalam tiga tahun terakhir," lanjut dia.