Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasca-kericuhan, YLBHI Tutup Sementara

Kompas.com - 18/09/2017, 15:08 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Lembaga Bantuan Hukum - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH-YLBHI) akan tutup sementara waktu.

Ketua Bidang Advokasi YLBHI M Isnur mengatakan, penutupan itu dilakukan untuk memperbaiki sejumlah bagian gedung yang rusak karena kericuhan pada Minggu (18/9/2017) malam hingga Senin dini hari.

"Hari ini kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat untuk off dulu, tidak menerima dan memberi bantuan hukum. LBH-YLBHI Jakarta resmi menutup hari ini kantornya, izinkan kami untuk berbenah dulu," kata Isnur, dalam konferensi pers di Komnas Perempuan, Jakarta, Senin (18/9/2017).

"Tapi kalau ada yang datang ke kantor YLBHI tentu kami tidak bisa menolak. Seperti biasa, 24 jam kadang datang kapan pun kami tidak bisa menolak mereka," tambah dia.

Baca: YLBHI: Sejak Jumat Sudah Viral Propaganda Hoaks untuk Serbu YLBHI

Isnur mengatakan, pada Selasa (19/7/2017) besok, YLBHI akan berbenah setelah kericuhan. Ia mengajak semua pihak untuk ikut membantu.

"Kami mengundang semua rekan-rekan, yuk bareng-bareng bersih-bersih, batu-batu berserakan, kursi-kursi di mana-mana, kaca-kaca pada bolong, kita patungan karena ini milik publik," kata dia.

Isnur berharap, kegiatan berbebah ini bisa diselesaikan dalam satu hari. Dengan demikian, pada Rabu (20/9/2017), Kantor LBH-YLBHI dapat beroperasi kembali.

"Izin sampai besok belum maksimum pelayanannya, Rabu mungkin sudah maksimum," kata dia.

Ratusan orang tanpa atribut sebelumnya mengepung kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu malam hingga Senin dini hari.

Baca: YLBHI Bantah Acara "Asik Asik Aksi" Terkait PKI

Mereka menggelar unjuk rasa di depan Kantor dan meminta pihak YLBHI menghentikan acara yang digelar di dalam gedung sejak sore.

Mereka menuding acara tersebut merupakan sebuah diskusi soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Namun, tudingan itu dibantah oleh Isnur. Ia mengatakan, pihaknya menggelar acara bertajuk "Asik Asik Aksi" yang isinya adalah ramgkaian pagelaran seni dan budaya, di antaranya seni musik, pembacaan puisi, dan pemutaran film.

Acara itu digelar sebagai keprihatinan atas batalnya acara seminar terkait peristiwa 1965 yang sedianya digelar di hari sebelumnya lantaran adanya desakan massa.

Isnur juga mengatakan bahwa aparat kepolisian ikut mengawasi dari awal hingga akhir acara. Selain itu mereka juga mengetahui materi dan rangkaian acara.

Sebab, acara tersebut sudah dikoordinasikan dengan pihak kepolisian sebagaimana YLBHI ingin mengadakan acara pada Sabtu.

"Seperti sehari sebelumnya juga sama di acara seminar juga kepolisian juga mengetahui acara itu. Jadi, kami sejak Jumat itu sudah berkoordinasi dengan Intel dan Polda pada intinya mereka tidak masalah dengan acara itu karena konsepnya diskusi seminar dan lain-lain gitu," kata Isnur.

Kompas TV Kericuhan berawal dari unjuk rasa massa yang hendak membubarkan pagelaran musik.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com