Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rusuh, Demonstran Lempari Kantor YLBHI dengan Batu

Kompas.com - 18/09/2017, 01:30 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi demonstrasi yang terjadi di depan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia diwarnai kerusuhan pada Senin (18/9/2017) dini hari.

Massa yang berkumpul sejak Minggu (17/9/2017) malam itu mulai bergerak dan berusaha masuk ke dalam kantor YLBHI. Sejumlah orang dari kumpulan massa demonstran bahkan mulai melempari kantor YLBHI dengan batu dan botol.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, kerusuhan ini berawal saat ada teriakan dari massa yang berteriak bahwa ada orang dari dalam kantor YLBHI mulai keluar.

"Baju putih keluar dari YLBHI," demikian teriakan yang terdengar dari kerumunan massa yang mengepung YLBHI.

Teriakan itu sontak membuat massa mulai bergerak berusaha menerobos keamanan polisi. Bahkan, polisi yang berjaga juga menjadi sasaran lemparan batu dari massa.

Hingga saat ini polisi berusaha mengamankan keadaan. Namun, massa masih terus melempari kantor YLBHI dengan batu.

(Baca juga: YLBHI Dikepung, Lebih dari 100 Orang Termasuk Lansia Tertahan di Dalam)

Pengepungan di kantor YLBHI sendiri bermula saat massa demonstrasi mendengar isu bahwa YLBHI menggelar diskusi tentang Partai Komunis Indonesia.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menuturkan bahwa pihaknya memang menyelenggarakan acara diskusi dan pagelaran seni sejak sore tadi.

Namun, diskusi dan pagelaran seni itu membahas soal darurat demokrasi. Dia pun membantah bahwa diskusi dan pagelaran seni itu mengangkat soal PKI.

Diskusi tersebut, kata Isnur, juga mengundang seniman, budayawan dan akdemisi.

"Hari ini ada penampilan seni dari seniman dan budayawan. Mengangkat isu darurat demokrasi," kata Isnur.

"Seringkali kami dituduh fasilitasi acara PKI, itu sama sekali enggak benar," ujarnya.

Kompas TV Polisi membubarkan acara seminar tragedi September 1965 di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta karena tidak memiliki izin penyelenggaraan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com