Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiba di YLBHI, Kapolda DKI Yakinkan Massa Tak Ada Kegiatan Komunis

Kompas.com - 17/09/2017, 23:51 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Aziz mendatangi kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2017) malam.

Dalam kesempatan itu, Idham berkomunikasi dengan massa dan meminta massa yang berujuk rasa di depan YLBHI untuk menjaga ketertiban.

"Saya meminta teman-teman semua tenang," kata Idham.

Ia menyakinkan massa bahwa kegiatan di dalam YLBHI tidak berkaitan dengan kegiatan komunis. Seperti diketahui, massa menuduh di dalam YLBHI berlangsung seminar tentang PKI.

"Saya minta teman-teman semua bisa memahami bahwa yang terjadi di dalam ruang LBH ini tidak ada kegiatan yang sifatnya seminar tentang PKI," ujar Idham.

(Baca juga: Sejumlah Orang Berunjuk Rasa di LBH Jakarta, Tuding Ada Kegiatan PKI)

"Bohong," teriak massa.

"Rekan-rekan sekalian mohon dengar dulu saya belum selesai. Sejak kemarin saya sendiri yang memimpin di sini untuk tidak dilaksanakan seminar," ujar Idham.

"Saya sendiri yang memimpin untuk tidak berlangsung sejak kemarin. Hari ini mereka berkumpul bukan seperti yang kalian sangka," ucapnya, berusaha menenangkan massa.

(Baca juga: LBH Jakarta Sebut Pembubaran Seminar Sejarah 1965 Wujud Darurat Demokrasi)

Kapolda menyatakan, jika caranya seperti ini, tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah. Ia meminta massa tidak anarkistis.

Masalah ini, menurut dia, bisa diselesaikan dengan komunikasi yang santun.

"Marilah kita diskusi selesaikan masalah dengan santun, baik, transparan, Insya Allah bisa selesai dengan baik, saya mohon bisa memahami ini," ujarnya.

Kapolda meminta utusan massa untuk ke depan menemui dirinya untuk melakukan dialog dengan pihak LBH.

Kompas TV Polisi membubarkan acara seminar tragedi September 1965 di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta karena tidak memiliki izin penyelenggaraan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com