Tenangkan Massa, Kapolda Jamin Tidak Ada Seminar PKI di YLBHI

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Aziz berusaha meyakinkan massa yang berunjuk rasa di depan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia bahwa tidak ada seminar terkait Partai Komunis Indonesia (PKI) di YLBHI.

Hal itu disampaikan Idham saat berdialog dengan massa di depan kantor YLBHI, di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2017) malam. Kapolda meminta massa untuk tenang.

"Saya minta teman-teman semua bisa memahami bahwa yang terjadi di dalam ruang LBH ini tidak ada kegiatan yang sifatnya seminar tentang PKI," kata Idham.

Kapolda meminta massa memberikan kepercayaan kepadanya. Sebab, Idham menyatakan bahwa sejak kemarin dirinya sudah melarang kegiatan seminar tentang sejarah yang terjadi pada 1965/1966.

"Saya sendiri yang memimpin untuk tidak berlangsung sejak kemarin. Hari ini mereka berkumpul bukan seperti yang kalian sangka," ujar dia.

Adapun, didalam kantor YLBHI, ratusan peserta diskusi dan pagelaran seni #DaruratDemokrasi tertahan di dalam kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2017).

(Baca: Kantor YLBHI Dikepung, Ratusan Orang Termasuk Lansia Tertahan di Dalam)

Ini disebabkan puluhan massa mendatangi YLBHI dan menuding ada kegiatan acara PKI di sana. Mereka juga memaksa masuk ke dalam gedung YLBHI.

Mereka menganggap diskusi tersebut membicarakan soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Ganyang PKI! Ganyang PKI," teriak peserta demonstrasi.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menuturkan bahwa pihaknya memang menyelenggarakan acara diskusi dan pagelaran seni sejak sore tadi. Namun, diskusi dan pagelaran seni itu membahas soal darurat demokrasi.

(Baca juga: LBH Jakarta Sebut Pembubaran Seminar Sejarah 1965 Wujud Darurat Demokrasi)

Dia pun membantah bahwa diskusi dan pagelaran seni itu mengangkat soal PKI. Diskusi tersebut, kata Isnur, juga mengundang seniman, budayawan dan akademisi.

"Hari ini ada penampilan seni dari seniman dan budayawan. Mengangkat isu darurat demokrasi," kata Isnur.

"Seringkali kami dituduh fasilitasi acara PKI, itu sama sekali enggak benar," ujarnya