Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

YLBHI Dikepung, Lebih dari 100 Orang Termasuk Lansia Tertahan di Dalam

Kompas.com - 17/09/2017, 23:33 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lebih dari 100 orang peserta diskusi dan pagelaran seni #DaruratDemokrasi tertahan di dalam kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2017) jelang tengah malam.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, peserta diskusi terdiri dari mahasiswa, aktivis, akademisi dan beberapa orang lanjut usia.

Mereka tertahan dan tidak bisa pulang, lantaran puluhan massa yang mengklaim dari kelompok anti-komunis menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor YLBHI sejak pukul 21.30 WIB.

"Masih ada sekitar 100 orang di dalam gedung. Tadi sore mereka yang datang ke YLBHI untuk menonton pagelaran seni dan diskusi," ujar Direktur YLBHI Asfinawati saat dihubungi.

Tanpa membawa spanduk atau atribut, peserta demonstrasi berorasi meminta pihak YLBHI menghentikan acara diskusi.

(Baca: Massa Anti-Komunis Kepung YLBHI, Suasana Makin Mencekam)

Selain itu mereka juga memaksa masuk ke dalam gedung YLBHI. Mereka menganggap diskusi tersebut membicarakan soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Ganyang PKI! Ganyang PKI," teriak peserta demonstrasi.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menuturkan bahwa pihaknya memang menyelenggarakan acara diskusi dan pagelaran seni sejak sore tadi.

Namun, diskusi dan pagelaran seni itu membahas soal darurat demokrasi. Dia pun membantah bahwa diskusi dan pagelaran seni itu mengangkat soal PKI.

Diskusi tersebut, kata Isnur, juga mengundang seniman, budayawan dan akdemisi.

"Hari ini ada penampilan seni dari seniman dan budayawan. Mengangkat isu darurat demokrasi," kata Isnur.

"Seringkali kami dituduh fasilitasi acara PKI, itu sama sekali enggak benar," ujarnya.

Hingga pukul 23.00 WIB, massa masih mengepung kantor YLBHI. Sementara, puluhan aparat kepolisian dari sudah berjaga di sekeliling kantor YLBHI. Mereka membawa tongkat, perisai dan helm pengaman.

Ada juga personel membawa pelontar gas air mata. Akibat aksi tersebut, lalu lintas di ruas Jalan Diponegoro macet total.

Kompas TV Polisi membubarkan acara seminar tragedi September 1965 di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta karena tidak memiliki izin penyelenggaraan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com