LBH Jakarta Sebut Pembubaran Seminar Sejarah 1965 Wujud Darurat Demokrasi

Kompas.com - 16/09/2017, 19:47 WIB
Ilustrasi Polisi Thinkstock/Antoni HalimIlustrasi Polisi
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya membubarkan kegiatan seminar di Gedung LBH Jakarta di Jalan Dipenogoro, Jakarta Pusat yang membahas masalah pengungkapan sejarah tahun 1965-1966 pada Sabtu (16/9/2017). Polisi berdalih, seminar tersebut dilarang diselenggarakan lantaran tidak mempunyai izin. Pembubaran diklaim dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menanggapi itu, pengacara publik LBH Jakarta, Yunita mengatakan, polisi mengingkari kesepakatan yang telah dibuat dengan memaksa membubarkan acara.

Menurut Yunita, awalnya forum '65 memang berniat untuk menggelar diskusi sejarah tahun 1965-1966. Tetapi kemudian muncul hoaks, bahwa diskusi itu adalah penyebaran paham PKI.

"Sudah diklarifikasi juga oleh pihak kepolisian bahwa ini bukan diskusi yang dimaksud. Kemarin polisi juga sudah sepakat diskusi bisa dilanjutkan. Eh sekarang malah membatalkan keputusan mereka kemarin, agar diskusi ditunda," Yunita dihubungi, Sabtu (16/9/2017).

 

Baca juga: Amnesti Internasional Kecam Pembubaran Seminar Sejarah 1965

Tiba-tiba sebut dia, hari ini polisi melakukan keputusan sepihak. Dia menyebut, sejak pagi polisi melakukan penghadangan di depan kantor LBH Jakarta.

"Polisi berjaga-jaga dan melakukan penghadangan LBH dan kami tidak diperbolehkan masuk sama sekali. Peserta yang sudah lansia harus menunggu berjam-jam di bawah terik matahari, mau ke kamar kecil pun tidak diperbolehkan oleh polisi," ucap dia.

Alhasil, panitia pun terpaksa membatalkan dan menunda acara sampai waktu yang belum ditentukan. "Tidak ada bentrok. Tadi memang sempat dihalang-halangi. Polisi memaksa acara dibubarkan dengan alasan tidak ada surat pemberitahuan. Kemudian panitia mengumumkan ditunda," katanya.

"Padahal kalau untuk diskusi seperti ini tidak dibutuhkan surat izin atau pemberitahuan. UU kan sudah atur kegiatan apa saja yang butuh pemberitahuan atau izin. Nah diskusi terbatas 50 orang tidak butuh izin dan pemberitahuan," lanjutnya.

Yunita menilai, tindakan polisi tersebut mencerminkan darurat demokrasi di Indonesia. "Ini darurat demokrasi, Polisi harusnya melindungi masyarakat bukan malah seharusnya terpengaruhi berita hoaks. Kami menyayangkan. Ini preseden buruk, karena kalau tidak semua diskusi akademis atau sejarah bisa dibubarkan," kata dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Sebut Pilkada Jadi Stimulus di Tengah Lesunya Ekonomi

Sekjen PDI-P Sebut Pilkada Jadi Stimulus di Tengah Lesunya Ekonomi

Nasional
Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

Nasional
Istana Imbau Spanduk HUT RI Tak Memuat Gambar Jokowi

Istana Imbau Spanduk HUT RI Tak Memuat Gambar Jokowi

Nasional
Sekjen PAN: Bantuan untuk Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Harus Tepat Sasaran

Sekjen PAN: Bantuan untuk Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Harus Tepat Sasaran

Nasional
Survei SMRC: 54 Persen Warga Tak Setuju Anggapan Investasi Asing Berdampak Positif pada Ekonomi

Survei SMRC: 54 Persen Warga Tak Setuju Anggapan Investasi Asing Berdampak Positif pada Ekonomi

Nasional
Cerita Anggota Paskibraka 2020, Berlatih di Tengah Pandemi Covid-19

Cerita Anggota Paskibraka 2020, Berlatih di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Warga Merasa Ekonomi Rumah Tangga Lebih Buruk sejak Pandemi

Survei SMRC: 69 Persen Warga Merasa Ekonomi Rumah Tangga Lebih Buruk sejak Pandemi

Nasional
Survei SMRC: 79 Persen Warga Percaya Jokowi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Krisis

Survei SMRC: 79 Persen Warga Percaya Jokowi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Krisis

Nasional
Sekjen KPA: Kami Akan Turun ke Jalan, Pastikan DPR Tunduk pada Aspirasi Rakyat

Sekjen KPA: Kami Akan Turun ke Jalan, Pastikan DPR Tunduk pada Aspirasi Rakyat

Nasional
Sebaran 1.893 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di DKI Jakarta

Sebaran 1.893 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

Nasional
Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X