Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Farhat Abbas: Tekanan DPR ke Miryam untuk Memutus Mata Rantai E-KTP

Kompas.com - 04/09/2017, 16:04 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Farhat Abbas menduga adanya tekanan yang dilakukan sejumlah anggota DPR terhadap Miryam S Haryani, dilakukan untuk memutus mata rantai korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Hal itu dikatakan Farhat saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/9/2017). Farhat bersaksi untuk Miryam S Haryani yang didakwa memberikan keterangan palsu di pengadilan.

"Bahwa Miryam ditekan anggota DPR adalah untuk memutus mata rantai pemeirksaan KPK terhadap yang lain. Karena ada beberapa saksi yang cabut keterangan juga," ujar Farhat kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Farhat, kasus korupsi pengadaan e-KTP adalah kasus yang besar. Kerugian negara mencapai lebih dari Rp 2 triliun dan melibatkan banyak penguasa dan orang-orang yang punya pengaruh.

Menurut Farhat, Miryam adalah salah satu saksi yang paling mengetahui tentang bagi-bagi uang untuk anggota DPR. Dengan menekan Miryam, maka anggota DPR dapat mencegah KPK melakukan proses hukum terhadap yang lainnya.

"Karena yang tahu bagi-bagi uang itu Bu Miryam," kata Farhat.

(Baca juga: Sebelum Bersaksi, Miryam Dipanggil Novanto, Chairuman, Akbar Faizal dan Djamal Aziz)

Farhat sendiri mendengar adanya tekanan yang dilakukan anggota DPR dari keterangan yang disampaikan pengacara Elza Syarief. Miryam pernah menceritakan tekanan tersebut kepada Elza.

Beberapa nama yang disebut menekan Miryam adalah Setya Novanto, Djamal Aziz, Chairuman Harahap, Akbar Faizal dan Markus Nari.

Beberapa di antaranya telah membantah tuduhan tersebut. Salah satu bantahan diungkap Djamal Aziz.

"Tidak ada. Sekarang begini, kalau saya dengan Akbar Faizal ini tidak sinkron. Karena kalau sudah ada Akbar, saya sudah enggak ada, jadi kepentingannya apa?" kata Djamal.

(Baca: Djamal Aziz Bantah Menekan Miryam S Haryani)

Akbar Faizal juga telah membantah tuduhan tersebut. Bahkan Akbar melaporkan pengacara Elza Syarief ke polisi atas kesaksiannya di pengadilan yang menyebut Akbar telah menekan Miryam.

"Yang lebih lucu lagi, menyebutkan ada uang berapa miliar gitu yang saya berikan kepada Miryam dari Markus. Saya betul-betul penasaran, uang itu di mana dan kapan (diberikannya), siapa saksinya, dan segala macam," kata Akbar.

(Baca: Merasa Difitnah, Akbar Faizal Laporkan Elza Syarief ke Bareskrim Polri)

Kompas TV Akbar Faisal melaporkan Elza Syarief atas tuduhan pencemaran nama baik dan keterangan tidak benar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com