Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Direktur Penyidikan, Pansus Berencana Panggil Penyidik KPK

Kompas.com - 31/08/2017, 17:07 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Khusus hak angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, pansus akan memanggil penyidik KPK dalam rapat dengar pendapat.

Sebelumnya, pansus telah mendengar keterangan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman yang diundang ke DPR. Pansus ingin menggali lebih dalam kondisi internal KPK setelah mendapatkan banyak informasi dari Aris.

"Rencananya kami undang penyidik yang lain. Akan kami panggil penyidik-penyidiknya," ujar Agun di gedung KPK, Jakarta, Kamis (31/8/2017).

Agun mengatakan, hal-hal yang ingin diketahui dari penyidik KPK nantinya mungkin sedikit berbeda dengan Aris. Namun, ia enggan membocorkan dulu materi yang akan dikonfirmasi ke penyidik.

"Kami ingin KPK ke depan betul-betul lembaga yang menjalankan segala kewenangannya dengan tidak menimbulkan polemik," kata Agun.

(Baca: Usai Datangi Pansus, Direktur Penyidikan KPK Langsung Disidang)

Di samping itu, pansus juga akan tetap memanggil pimpinan KPK sebelum masa kerja pansus habis. Batas kerja pansus adalah 28 September 2017. Padahal, sebelumnya KPK secara tegas menolak hadir jika diundang oleh pansus.

"Pasti. Sebelum 28 September kita akan layangkan surat ke pimpinan," kata Agun.

Pansus juga kemungkinan akan menggali keterangan dari para deputi hingga Direktur Penyelidikan. Agun mengatakan, pansus juga ingin mengetahui kewenangan KPK dalam operasi tangkap tangan.

Selain itu, pansus juga berencana memanggil oknum-oknum di KPK yang diduga melakukan pelanggaran etik. Oknum tersebut, kata Agun, akan berhadapan dengan pansus dalam sidang di DPR.

"Mungkin ada oknum-oknum di lingkungan KPK yang kalau didapat data-data yang cukup dia melakukan perilaku yang bertentangan, ya kita panggil. Misal, pelanggaran etik, bahkan kecenderungan yang sudah dalam posisi pidana, mungkin akan kita panggil," kata dia.

Kompas TV Yulianis menyatakan ada mantan komisioner KPK yang mendapat sejumlah uang dari mantan bosnya, Muhammad Nazaruddin.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com